Tata Niaga Kedelai Rugikan Petani

JAKARTA - Pengembangan kedelai di dalam negeri tak boleh hanya terbatas di acara seremonial semata, tetapi juga harus punya peta jalan atau roadmap jelas dan terukur. Pemerintah juga harus membatasi impor kedelai yang saat ini unregulated atau tidak diatur.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPW), Dwi Andreas Santosa, mengatakan harga kedelai dalam negeri tetap akan sulit bersaing barang komoditas impor jika pemerintah tidak mencabut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 133/PMK.011/2013. Permen yang ditandatangani Menkeu pada 3 Oktober 2013 berisi tentang tarif nol persen untuk impor kedelai.

"Saat ini, dua komoditas yang unregulated (tidak diatur) yakni kedelai dan gandum. Akibatnya, petani dalam negeri tidak mau menanam kedelai karena harganya pasti kalah dengan kedelai impor," kata Dwi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/6).

Harga kedelai impor sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mencapai 9.900 rupiah per kilogram (kg). Dengan adanya tren penurunan harga kedelai global maka harga kedelai impor bisa turun lagi ke 7.700 rupiah atau bahkan bisa 6.700 rupiah per kg.

Menurutnya, harga tersebut berbanding terbalik dengan produksi lokal. Biaya produksi kedelai lokal sudah tinggi, yakni 10-13 ribu rupiah per kg jika petani menanam di lahan yang disewa, sementara 8-10 ribu rupiah kalau menanam di lahan sendiri.

"Solusinya tidak cukup dengan mendorong produksi, tetapi harus mengenakan tarif untuk impor kedelai," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung, Jumat (2/6), menghadiri acara "Gerakan Tanam Bersama Kedelai" di Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Mendag Zulkifli mengungkapkan kerja sama, kolaborasi, dan keberpihakan kepada petani menjadi kunci dalam memajukan petani Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta pemda bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Mendag, petani Indonesia rajin dan pekerja keras. Untuk itu, pemerintah akan merumuskan agar kedelai petani dapat dibeli dengan harga yang menguntungkan. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan bibit kedelai unggul agar hasilnya banyak.

Gairahkan Pertanian

Pada kesempatan sama, Menteri Syahrul mengungkapkan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap menggairahkan pertanian kedelai di Indonesia. Ini untuk mengurangi ketergantungan kedelai impor. "Pemerintah bersama Komisi IV dan Gubernur Lampung harus menjadi bagian dari energi negara ini untuk kepentingan kedelai kedelai kita," tandas Mentan.

Dia mengatakan, selama ini kebutuhan kedelai dipenuhi dari luar negeri karena harus diakui harga kedelai impor lebih murah. "Petani lebih memilih menanam jagung karena per hektare jagung menghasilkan 5, 6 sampai 7 ton, kalau kedelai, 2 sampai 2,5 ton per hektare. Namun apa pun alasannya, ketergantungan itu tidak boleh dilakukan terus-menerus," ujarnya

Adapun Gubernur Lampung menuturkan tempe dan tahu merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ironisnya, bahan bakunya, kedelai, sebagian besar masih diimpor.