Eksploitasi Berlebihan, Jadi Tantangan 'Blue Economy' yang Berkelanjutan

JAKARTA - Pengembangan model ekonomi biru (blue economy) dapat menjadi salah satu strategi utama dalam peningkatan ekonomi maritim di Indonesia. Sebab, wilayah RI sebagian besar berupa perairan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, khususnya sektor perikanan dan kelautan.

Dosen Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), Vindaniar Yuristamanda Putri, mengatakan konsep blue economy merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

Menurut Vinda, model bisnis blue economy dapat diterapkan penduduk RI yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian mereka. "Model bisnis tersebut bukan hanya melibatkan nelayan, tetapi juga wirausahawan yang mengembangkan hasil olahan produk perikanan dan kelautan," kata Vinda seperti dikutip dari Antara.

Awalnya, konsep blue economy hanya mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi, namun sekarang konsep itu meluas dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu kontributor PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam blue economy tersebut mengintegrasikan triple bottom line dari pengembangan berkelanjutan, yaitu antara environment, social, dan governance (ESG).

"Mereka juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut, pengelolaan hasil laut yang zero waste, serta melarang praktik overexploitation," kata Vinda.

Masyarakat daerah pesisir yang awalnya hanya fokus untuk menangkap ikan saja, kini dapat mengembangkan potensi dari sektor perikanan dan kelautan. Tidak hanya diversifikasi hasil laut, melainkan juga kerajinan tangan yang bisa menjadi ciri khas daerah.

Kendati demikian, masih banyak tantangan dalam penerapan blue economy di Indonesia, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan mengganggu ekosistem laut.

Selain itu, masih terdapat permasalahan data kinerja blue economy industri perikanan di setiap daerah yang belum memenuhi standar. Pelaku industri hanya fokus pada hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pengolahan hasil laut. Kemudian, industri perikanan di sebagian besar daerah masih di level usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga volume produksinya cukup rendah. Kurangnya pengetahuan dan bahan baku yang masih sulit, jadi tantangan dalam mengembangkan usaha hasil olahan laut masyarakat.

Kemandirian Maritim

Sementara itu, pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan Indonesia pada posisi keempat di dunia sebagai negara produsen ikan. Kalau dikelola secara serius pada 11 wilayah pengelolaan perikanan, RI bisa di posisi ketiga atau nomor satu dunia.

"Kendala saat ini adalah pengelolaan pangan perikanan masih jauh dari praktik berkelanjutan. Kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia bisa dicapai dengan memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian maritim," tegas Marcellus.