Mengenal Klientelisme Politik, Ketika Untung-Rugi Mengalahkan Etnisitas

Ardiman Kelihu, Universitas Gadjah Mada

Etnisitas sering dianggap sebagai elemen penting untuk memobilisasi pemilih dalam upaya memenangkan pemilihan umum (pemilu).

Di tingkat lokal, ruang bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung kerap memicu mobilisasi etnis. Sementara di tingkat nasional, identitas etnis juga digunakan sebagai simbol yang menunjukkan representasi dan dukungan seseorang berdasarkan asal daerah.

Misalnya, pada Pemilu 2009, banyak pemilih cenderung mengidentifikasi pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla-Wiranto berdasarkan representasi Jawa dan luar Jawa. Jusuf Kalla berasal dari Makassar, Sulawesi, sementara Wiranto dari Yogyakarta.

Di Indonesia, sejumlah elit dan partai politik masih menempatkan etnis sebagai variabel penting dalam mobilisasi politik, pengorganisasian jaringan politik, merumuskan kompromi, koalisi, dan dukungan politik. Para elit politik kerap menggunakan kesamaan etnis untuk mempermudah proses koalisi dan penggalangan dukungan.

Namun, praktik demokrasi elektoral yang semakin terbuka pasca reformasi mendorong mobilisasi politik melalui pertukaran politik secara klientelistik (relasi yang bersifat timbal balik). Hubungan ini terjadi antara kandidat dan elit penyedia dukungan seperti, ketua lembaga adat, kepala desa maupun tokoh masyarakat yang dihormati - dan tidak harus berdasarkan ikatan etnis.

Ikatan primordial antara kandidat dan elit ini yang kemudian membentuk jaringan klientelisme - ketika para pemilih memberikan dukungan elektoral bagi para politikus dengan imbalan.

Mengenal klientelisme

Allen Hicken profesor di Departemen Ilmu Politik, University of Michigan, yang fokus meneliti institusi politik di negara-negara berkembang, mengartikan klientelisme sebagai hubungan pertukaran timbal balik dan hierarkis yang dibentuk melalui pertukaran sumber daya material atau non-material antara kandidat dan pemilih.

Pertukaran klientelistik dimediasi oleh aktor perantara sebagai penyedia dukungan yang umumnya adalah pemimpin etnis. Praktik klientelisme tidak didasarkan pada ikatan primordial tetapi kalkulasi rasional (untung-rugi) antara kandidat dan pemilih.

Melalui jaringan klientelisme, kontrol terhadap birokrasi, lembaga dan pemimpin etnis yang dilakukan oleh para kandidat hampir tak terhindarkan di pemilu. Ini karena kandidat maupun penyedia dukungan tidak berhitung soal ikatan primordial etnis tetapi kemenangan dan kepentingan politik di Pemilu.

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), praktik klientelisme umumnya diterapkan oleh petahana yang memiliki kuasa dalam mengontrol dan mendayagunakan birokrasi bagi kepentingan politiknya. Ia memiliki otoritas untuk mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) di birokrasi, dari kabupaten hingga desa sesuai kepentingannya.

Di daerah - daerah Indonesia Timur yang merupakan daerah yang relatif heterogen dari segi etnis, etnisitas bahkan tidak terlalu mempengaruhi mobilisasi politik.

Penelitian saya tentang Mobilisasi Etnis di Pilkada Maluku Tengah tahun 2007-2017 di 15 desa di Maluku Tengah, menunjukan bahwa kandidat petahana yang berasal dari etnis kecil (etnis Lease) justru memenangkan Pilkada karena berhasil menggunakan jejaring klientelisme sebagai penyedia dukungan.