Mengenal Klientelisme Politik, Ketika Untung-Rugi Mengalahkan Etnisitas

Berbeda dari politik etnis yang kaku dan terbatas, klientelisme membuka ruang bagi kandidat dan elit penyedia dukungan untuk bernegosiasi sesuai keuntungan politik masing-masing. Ini semua tidak memerlukan kesamaan etnis, sehingga bisa dilakukan juga oleh pemimpin etnis dengan kandidat dari etnis yang berbeda.

Memang, jejaring klientelisme menjadi semacam struktur mobilisasi dukungan. Namun, hubungan politik yang berlangsung di dalamnya menjadi sangat dinamis, bisa dilakukan oleh siapapun, dengan membawa kepentingan politik apapun.

Dengan adanya klientelisme, pertukaran klientelistik antara pemimpin etnis dan kandidat tetap bisa terjadi. Sentimen etnisnya hanya akan digunakan secara simbolik, dan secara diam-diam tetap melayani kepentingan personal elit.

Plus minus klientelisme politik

Praktik klientelisme memiliki dampak positif dan negatif dalam konteks pemilu.

Dampak positifnya adalah dapat mempermudah mobilisasi politik. Ini karena elit penyedia dukungan memegang langsung kontrol terhadap para pendukung agar tidak membelot. Ini sangat membantu kandidat mengorganisasi dukungan.

Sementara dampak negatif klientelisme adalah dapat menghambat keterlibatan pemilih secara demokratis di pemilu.

Kebebasan pemilih terhambat oleh elit penyedia dukungan yang berperan menghubungkan mereka dengan kandidat, terutama jika konsentrasi peran politik yang hanya bertumpu di lingkaran elit. Ini secara tidak langsung melemahkan fungsi representasi politik warga. Pemilih jadi tidak mendapat kebebasan untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.

Praktik klientelisme juga rentan menciptakan korupsi, karena praktik ini menekankan pada pertukaran sumber daya antara kandidat dan elit penyedia dukungan. Kandidat memberikan barang materiil atau non-materiil, sementara elit menyediakan dukungan politik dalam bentuk suara. Mekanisme koruptif ini dipertahankan melalui loyalitas.

Sisi negatif lainnya dari praktik klientelisme adalah membuka ruang bagi pembentukan kekuasaan politik keluarga (dinasti politik).

Dukungan politik yang terbangun melalui klientelisme dirawat dan digilir di internal keluarga, lalu digunakan lagi sebagai saluran mobilisasi dukungan bagi anggota keluarga yang lain.

Misalnya, dalam suatu pilkada, seorang kepala daerah dapat memanfaatkan kembali jejaring klientelisme yang telah memenangkannya untuk memobiliasi dukungan untuk anaknya yang maju dalam pemilihan anggota legislatif daerah.

Pada akhirnya, perluasan kekuasaan keluarga melalui praktik-praktik klientelisme hanya menjadikan pemilu sebagai sarana mengakomodasi kepentingan keluarga, dan mempersempit keterlibatan politik masyarakat umum secara demokratis.