Pelayanan Publik Berbasis Digital di Indonesia Hadapi Tantangan, Apa Solusinya?

Bagus Nuari Harmawan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas menargetkan pembukaan 120 mal pelayanan publik digital sepanjang 2023 di seluruh Indonesia. Jumlahnya diharapkan mencapai 411 mal pada 2024.

Hingga Januari 2023, pemerintah telah membuka 103 mal yang tersebar di berbagai wilayah.

Ide ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi untuk mempercepat pemberian layanan publik kepada masyarakat.

Mal pelayanan digital ini memberikan segala layanan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, hingga Akta Kematian.

Dengan layanan digital ini, pemerintah dapat menghemat 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran layanan publik.

Dalam pelaksanaannya, saya sebagai pengajar kajian pemerintahan digital melihat setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan ide mal pelayanan publik ini.

1. Tantangan infrastruktur

Tantangan pertama pemerintah dalam membangun pelayanan publik berbasis digital adalah infrastruktur digital yang bisa mendukung pelayanan publik yang terintegrasi antardaerah.

Ketersediaan internet cepat merupakan aspek krusial untuk memastikan layanan digital mampu mencapai seluruh pelosok negeri.

Untuk itu, pemerintah harus lebih dulu menyelesaikan masalah infrastruktur. Salah satu contoh yang paling mendesak adalah Pembangunan Serat Optik Terintegrasi (Palapa Ring). Pembangunan serat optik menjadi penting untuk menghadirkan akses layanan internet yang cepat serta dapat diakses dari berbagai penjuru negeri.

Saat ini, pemerintah telah memiliki jejaring Palapa Ring fase pertama sepanjang 12.229 km dan sudah beroperasi sejak 2019.
Total Palapa Ring yang dibutuhkan agar bisa mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia adalah sepanjang 23.300 km di darat dan laut.

2. Literasi warga

Tantangan kedua adalah bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah terkait dengan literasi digital masyarakat.