Pelayanan Publik Berbasis Digital di Indonesia Hadapi Tantangan, Apa Solusinya?

Padahal, banyaknya aplikasi tersebut justru membuat pelayanan publik di Indonesia menjadi rumit dan tidak efisien.

4. Keamanan data

Keempat, isu kebocoran data menjadi salah satu aspek yang dapat menghadang implementasi pelayanan berbasis digital.

Beberapa waktu belakangan pemerintah masih kesulitan dalam mengontrol isu kebocoran data. Salah satu contohnya adalah bocornya 102 juta data personal dari sebuah instansi kementerian.

Laporan National Cyber Security Index (NCSI) tahun 2022 memperlihatkan bahwa skor Indonesia dalam konteks keamanan data hanya sebesar 38,96 dari nilai paling tinggi 100. Skor ini memperlihatkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-3 terendah di antara negara G-20.

Lebih lanjut, ketika menengok peringkat secara global dengan indikator penilaian yang sama, Indonesia menempati peringkat 83 dari 160 negara dalam konteks keamanan data.

Kebocoran data pribadi yang marak terjadi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dapat berdampak buruk pada pemanfaatan layanan publik digital yang disediakan pemerintah.

Rekomendasi solusi

Pemerintah meresmikan mal pelayanan publik berbasis digital pertama kali pada 2017 dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini melekat pada pelayanan publik.

Ke depannya, langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam membangun mal pelayanan publik digital adalah dengan meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

Kolaborasi pemerintah dengan swasta dapat ditempuh sebagai jalan untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung. Seperti bank data pada SDI yang dapat menampung data dalam jumlah besar maupun penyediaan broadband di masing-masing kabupaten/kota berfungsi untuk menghadirkan internet cepat ketika mengakses layanan pemerintah secara digital.

Skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta sudah sering berlangsung dalam beberapa proyek. Misalnya, kolaborasi dalam membangun jaringan internet di wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T) yang dijalankan bersama PT Telkom Indonesia.

Contoh lainnya adalah kerja sama pemerintah dengan PT. XL Axiata Tbk untuk membangun jaringan internet di luar Jawa.