Hasil Riset: Takut Kena 'Hukuman' Jadi Alasan Kelompok Rentan Mau Vaksinasi Covid

Citra Indah Lestari, The University of Melbourne; Dwidjo Susilo, Universitas Gadjah Mada , dan Shita Dewi, Universitas Gadjah Mada

Saat diperkenalkan pada Januari 2021, vaksinasi COVID-19 menuai banyak pro dan kontra di masyarakat Indonesia.

Faktanya, mayoritas penduduk bersedia divaksin. Pada 2023 ini, lebih dari 74% atau 174 juta masyarakat Indonesia - hingga 10 Mei 2023 - yang menjadi sasaran vaksinasi telah menerima dua dosis vaksin COVID-19.

Di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat pertanyaan mengenai akses dan penerimaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan. Setelah dua tahun pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, bagaimana pandangan masyarakat rentan terhadap vaksinasi COVID-19?

Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi kelompok rentan target penerima vaksin COVID-19, yaitu penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB), dan masyarakat yang belum memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Riset kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), yang laporannya sedang kami tulis, menunjukkan bahwa keputusan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan sangat bergantung pada dorongan keluarga dan pendamping, serta untuk menghindari sanksi administratif, seperti dihentikannya bantuan sosial (bansos) dan larangan bepergian.

Ikut vaksinasi untuk hindari "hukuman" administratif

Riset kualitatif kami fokus pada persepsi, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas kelompok rentan (lansia dan penyandang disabilitas) terhadap vaksin COVID-19 di delapan kabupaten di empat provinsi di Indonesia: Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Riset dilaksanakan dengan melakukan enam Diskusi Kelompok Terpimpin (focus group discussion) di masing-masing kabupaten, dengan kelompok laki-laki dan perempuan secara terpisah untuk setiap kategori, yaitu kelompok lansia, kelompok penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat umum.

Di dalam kelompok masyarakat umum, terdapat pula anggota kelompok rentan lain, misalnya orang dengan HIV (ODHIV). Selain itu, wawancara mendalam dengan perwakilan pemerintah kabupaten dan puskesmas atau vaksinator juga dilakukan untuk mempelajari strategi komunikasi yang dilakukan di kabupaten tersebut.

Hampir semua informan penelitian kami, yang berjumlah total 304 orang, telah menerima vaksinasi dosis lengkap, yaitu dua kali suntik.

Namun demikian, capaian tersebut lebih didorong kekhawatiran atas konsekuensi yang akan mereka terima jika tidak melakukan vaksinasi. Jika tidak ikut vaksin, mereka khawatir tidak mendapatkan bantuan sosial, menghadapi penundaan pelayanan administrasi, dan dilarang bepergian dengan transportasi publik tertentu.

Kekhawatiran mengenai konsekuensi administratif sangat menonjol di kelompok responden laki-laki dibandingkan dengan kelompok responden perempuan, karena perannya sebagai kepala keluarga. Konsekuensi administratif tersebut, ditambah dengan pengaruh keluarga, teman sebaya, dokter, tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi faktor pemaksa (enforcing) yang berhasil meningkatkan cakupan vaksinasi.

Pemahaman akan vaksinasi dan manfaat vaksinasi masih rendah di semua kelompok responden, baik responden perempuan maupun laki-laki. Padahal, persepsi masyarakat mengenai kerentanan, tingkat keparahan, kematian akibat COVID-19, dan pengetahuan mengenai manfaat vaksin menjadi faktor pendorong (predisposing) penerimaan vaksinasi.