Politik Identitas Bakal tak Laku, tapi Siap Dipakai di Pemilu 2024

Wawan meyakini bahwa di Pemilu 2024 nanti, semua paslon akan siapkan tiga strategi itu juga.

"Strategi programnya disiapkan dan akan ditampilkan lebih dulu di depan publik. Kemudian jika mereka merasa strategi program tidak cukup untuk menggaet pemilih, mereka akan menuju ke ceruk masa tertentu yang paling bisa mereka yakinkan secara politik melalui politik identitas," kata Wawan.

Meski demikian, menurutnya, publik sudah semakin cerdas untuk memilah mana yang perlu dipilih, dibiarkan, atau dipertimbangkan, terutama di media sosial. Tingginya level literasi digital publik saat ini diharapkan akan membantu meyakinkan politikus bahwa penggunaan politik identitas justru akan membunuh mereka, bukan memperkuat.

Peran berbagai pihak

Di era digital sekarang ini, menurut Ismail, buzzer semakin merajalela menjelang Pemilu 2024. Para buzzer inilah yang kemungkinan akan tetap mempertahankan politik identitas yang negatif untuk memecah belah pemilih.

Terkait ini, ada 4 pihak yang memegang peran penting untuk menghadang penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Pertama adalah akademisi. Ini karena akademisi mampu memberikan pencerahan pada publik dengan landasan keilmuan dan data. Sayangnya, kata Ismail, tidak banyak akademisi yang bisa mengikuti pola buzzer, karena sebagian besar waktu mereka berfokus pada mengajar.

Kedua adalah media. Menurut Wawan, media-media perlu mengangkat lebih banyak isu tentang program yang ditawarkan paslon. Peran media ini akan sangat membantu dalam membangun iklim politik yang jauh lebih sehat.

Ketiga adalah aturan hukum untuk mitigasi. Wawan mengatakan bahwa perlu ada aturan yang bisa memaksa kandidat dan parpol untuk menjunjung strategi politik berbasis program. Ini karena penyelenggara pemilu belum punya perangkat regulasi untuk membawa praktik politik identitas negatif ke ranah hukum.

Keempat, dan yang paling penting, adalah pemilih itu sendiri.

Rizki Dian Nursita, dosen hubungan internasional dari UII, menekankan bahwa pemilih harus mampu menyeleksi apakah sebuah konten itu benar atau hoaks, dan harus bijak dalam mendistribusikan informasi maupun menyuarakan opini di ruang publik. Jika ingin menyampaikan atau merespons sesuatu, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan bijak, sebisa mungkin hindari labelling atau naming yang kontraproduktif.

Pemilih juga harus memiliki alternatif perspektif, karena kalau hanya terpaku pada satu akun atau satu sumber, maka akan jadi bias karena tidak bisa membandingkan dengan pendapat berbeda.

Tidak ada yang salah dengan politik identitas