Pemerintah Ingin Lebih Banyak Lagi Guru Honorer Menjadi ASN PPPK
📅 Jumat, 12 Mei 2023, 01:01 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: istimewa
JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengatakan pemerintah ingin lebih banyak lagi guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun saat ini sudah ada 544.292 guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK.
"Meskipun sudah ada 544.292 guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK kami ingin lebih banyak guru non ASN yang terjamin kesejahteraannya," dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (11/5).
Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen mengakselerasi pengangkatan guru honorer agar formasi benar-benar keluar dari pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan masalah kebutuhan guru lebih efisien.
"Di mana sekolah mempunyai kemampuan untuk merekrut guru lebih cepat lebih fleksibel sehingga tidak ada anak2 kita yang kekosongan ruang kelasnya," jelasnya.
Sebelumnya, empat kementerian yaitu Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri melakukan pertemuan terkait guru honorer. Pertemuan tersebut salah satunya membahas berbagai solusi baru untuk mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengajuan formasi di daerahnya.
Solusi Alternatif
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, menyebut, pemerintah sedang mencari solusi alternatif yang terbaik untuk masalah guru honorer. Dia berharap pemerintah daerah bisa mengusulkan formasi karena memang guru ini harus bisa segera kita penuhi.
Per 1 Mei 2023, usulan formasi guru PPPK yang diterima sebanyak 266.560 formasi. Dia berharap, kebutuhan guru harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah tersedia, termasuk juga alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah. Setelah itu, pemerintah akan mencari formulasi dan solusi terbaik untuk penyelesaiannya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!