Guru Penggerak dan SIPLah Jawab Keengganan Menjadi Kepala Sekolah

"Kami percaya guru-guru penggerak hebat, kepala sekolah penggerak, organisasi penggerak, karena Anda berani berinovatif, idealis, dan selalu memprioritaskan murid," tandasnya.

Program tersebut menjawab krisis kepemimpinan sektor pendidikan di daerah-daerah. Di Bangka Belitung sendiri, terdapat fenomena para guru enggan menjadi kepala sekolah, termasuk Sri.

Memang, saat ini Sri menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Mendo Barat. Namun, tujuan awal mengikuti program Guru Penggerak bukan karena ingin menjadi kepala sekolah. "Guru Penggerak yang mungkin menjadi Kepala Sekolah bukan merupakan prioritas saya mengikuti PGP. Lebih kepada ketertarikan terhadap program dan keinginan untuk terus mengembangkan diri untuk membekali diri menjalani profesi guru dan pendidik sebagai sebuah pilihan hidup," katanya.

Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang, Novian Yuspandi, menyebut Pangkalpinang membutuhkan kepala sekolah. Apalagi setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PermendikbudRistek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang mensyaratkan adanya Sertifikat Guru Penggerak untuk menjadi kepala sekolah.

Dia mengatakan saat ini baru ada 10 guru penggerak dengan rincian lima guru SD dan lima guru SMA. Ke depannya akan ada 30 lulusan Guru Penggerak baru. Menurutnya, Jumlah tersebut masih kurang mengingat untuk mengisi posisi kepala sekolah dari Guru Penggerak. "Dari 10 itu hanya ada dua yang sudah jadi kepala sekolah. Kita masih butuh lebih banyak lagi," katanya.

Dia mengatakan untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemilihan kepala sekolah bisa oleh guru biasa dengan masa memimpin selama empat tahun. Meski begitu, guru dengan sertifikat Guru Penggerak tidak otomatis diangkat menjadi kepala sekolah.

"Tidak serta merta lulus Guru Penggerak diangkat jadi kepala sekolah. Kita lihat kontribusi nyata mereka, setelah itu kita lihat kembali kompetensinya untuk menjadi kepala sekolah," tandasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pemkot Pangkalpinang, Subekti, mengatakan salah satu keengganan guru di Pangkalpinang menjadi kepala sekolah adalah keharusan mengelola keuangan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, jika dinas mengelola BOS bisa jadi guru lebih berminat menjadi kepala sekolah.

"Kepala sekolah saat ini punya anggaran. Pemegang anggaran biasanya suka ditanyai, meski benar implementasinya," terangnya.

Pengelolaan Keuangan

Sri mengakui, salah satu ketakutan menjadi kepala sekolah adalah dalam hal pengelolaan keuangan seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, hal tersebut berat dan berisiko. "Ada kesan seolah-olah kepala sekolah menjadi pemborong dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut yang mengundang berbagai pihak datang dan mencari celah kelemahan terhadap proses kegiatan tersebut," ungkapnya.

Dia menyebut materi pengelolaan keuangan sekolah sangat penting bagi guru. Dalam perkuliahan, materi tersebut tidak diajarkan. Dalam Pendidikan Guru Penggerak yang salah satu tujuannya menyiapkan kepala sekolah pun tidak ada. Adapun materi pengelolaan keuangan didapat dari pengalamannya menjadi wakil kepala sekolah saat masuk dalam tim pengelolaan keuangan sekolah selama 6 tahun.

"Program Guru Penggerak kuat pada soft skill sebagai seorang guru dan pendidik. Ada penguatan pada kompetensi kepemimpinan, tetapi tidak menyentuh sama sekali terkait manajemen keuangan," terangnya.