Faktor Iklim Bisa Pengaruhi Suplai Pangan

JAKARTA - Pemerintah menjamin kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah. Beragam upaya strategis dilakukan untuk menjamin lalu lintas pangan strategis dalam menghadapi Idul Fitri.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan demi memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran bantuan atau subsidi ongkos angkut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Ini sesuai dengan peraturan perundangan untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga," ungkapnya dalam diskusi virtual terkait Menjaga Harga dan Ketersediaan Pangan di Jakarta, Senin (20/3).

Dari sisi pasokan bahan pangan, pihaknya secara berkesinambungan terus memantau harga kebutuhan bahan pokok secara terus-menerus. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian pemerintah antara lain beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras, serta daging sapi, agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di seluruh wilayah. Hal ini meliputi koordinasi dengan gudang distributor, pasar tradisional, pasar ritel modern, serta produsen. "Dalam hal ini, perlu juga memperhitungkan adanya tambahan kebutuhan bahan pangan untuk mengantisipasi rencana penyaluran bantuan sosial pada Maret 2023," ujar Ferry.

Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Satgas Pangan) untuk melakukan pengawasan bersama dan menentukan berbagai langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan, termasuk penyaluran BBM dan Liquid Petroleum Gas (LPG).

Ditegaskannya, menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2023, sektor ketahanan pangan nasional masih menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, masih ada disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Begitu juga faktor iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi pasokan pangan di masa yang akan datang.

"Karena itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengorkestrasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga. Dalam konteks target, inflasi kita pada 2023 ini bisa kembali ke target awal sebesar kurang lebih satu sampai tiga persen," ucapnya.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Badan Pangan Nasional (Bapanas), Risfaheri menambahkan eksekutor sementara di lapangan adalah Bulog dan BUMN pangan. Menurutnya, saat ini pemerintah juga telah menggencarkan gerakan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota. Selain itu, anggaran dalam hal ketahanan pangan juga dipeluas melalui APBN mau pun APBD. "Kombinasi APBN dan APBD bisa semakin masif dan pengaruhnya semakin kuat," tegasnya.

Perkuat Koordinasi

Menurutnya, dalam rangka menjaga harga dan ketersediaan pangan, sinergi antar-instansi sangat diperlukan. Dia pun memastikan Bapanas akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar-instansi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaannya.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, cadangan pangan cukup. Pemerintah sudah menghitung dengan sangat baik. Tidak hanya Ramadan dan Idul Fitri, kita juga menghitung sampai akhir tahun. Yang terpenting bagi masyarakat, belanjalah dengan bijak sehingga tidak menghabiskan shock di pasar," pungkas Heri.