Riset: Pekerja Informal Mampu Beli Rokok tapi Ogah Bayar Iuran BPJS Kesehatan
📅 Senin, 13 Mar 2023, 14:01 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA/Yudi Abdullah
Marya Yenita Sitohang, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Mochammad Wahyu Ghani, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Setelah berjalan hampir 10 tahun, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan berhasil mencakup lebih dari 80% penduduk Indonesia.
Jaminan sosial ini bertujuan untuk menyediakan pemeliharaan dan perlindungan dasar kesehatan yang setara bagi seluruh penduduk Indonesia.
Salah satu kelompok penduduk yang rentan jatuh miskin akibat biaya pengobatan yang dibutuhkan secara tiba-tiba adalah pekerja informal.
Faktanya, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, sekitar 80,2 juta atau 59,3% dari total penduduk yang bekerja di dalam negeri. Pendapatan pekerja sektor informal cenderung tidak tetap, meski tingkat kesejahteraan mereka cenderung beragam, mulai dari pra-sejahtera hingga sangat sejahtera.
Sebaiknya Anda baca juga:
Saat ini, sebagian dari keseluruhan peserta JKN dibiayai oleh negara. Sebagai negara berkembang yang tidak memiliki ruang fiskal yang besar, alangkah baiknya kesinambungan program JKN mulai mengandalkan kontribusi para anggotanya, yaitu masyarakat Indonesia.
Partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dan membayar iuran secara rutin sangat diharapkan. Namun, sekitar 28% pekerja informal masih sulit membayar premi JKN secara teratur dengan alasan kesulitan keuangan.
Ironisnya, ketika ditanya antara membayar iuran JKN atau membeli rokok, dua hal yang cukup bertolak belakang secara kesehatan, tidak semua pekerja sektor informal dengan yakin memilih untuk membayar iuran JKN. Apa yang sebenarnya terjadi?
Sebaiknya Anda baca juga:
Riset kualitatif terbaru kami di tiga daerah di Indonesia (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Sumedang) bertujuan untuk menggali kemauan pekerja sektor informal (khususnya dalam kelompok pra-sejahtera) untuk membayar premi JKN secara mandiri. Riset dilakukan dari Juni ke Juli 2019 dengan melibatkan 33 partisipan.
Hasilnya, beberapa dari mereka menolak membayar premi JKN secara mandiri dengan berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan untuk berhenti merokok, pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan, premi JKN yang dianggap memberatkan, serta alasan lainnya.
Pada saat berdiskusi, kami bertanya: "Semisal bapak atau ibu memiliki rezeki lebih dan dalam kondisi mampu (secara finansial), lalu belum mendapat bantuan dari pemerintah, kira-kira bapak atau ibu mau nggak secara mandiri mendaftar BPJS dan membayar iurannya?"
Sayangnya, tidak semua peserta diskusi terarah (FGD) dalam riset ini menyetujui ide tersebut. Ketika dibandingkan dengan pengeluaran membeli rokok, jawaban peserta juga beragam. Ternyata, kondisi ekonomi bukan satu-satunya alasan pekerja sektor informal mau membayar iuran JKN secara mandiri.
Pendekatan Teori Perilaku Kesehatan
Menggunakan kerangka teori perilaku kesehatan Health Belief Model, kami berupaya menganalisis jawaban yang diberikan oleh peserta diskusi.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!