2023 Bisa Jadi ‘Tahun Emas’ Transisi Energi Bersih Indonesia
Minggu, 12 Mar 2023, 14:10 WIB | Oleh: Tim PenulisPengembangan Industri Hidrogen Hijau
Hidrogen hijau merupakan bahan bakar yang diproduksi dari energi terbarukan. Energi ini berperan penting untuk memangkas emisi sektor industri yang sulit melakukan elektrifikasi mesinnya. Misalnya industri baja, semen, pupuk, serta alat berat.
Di Indonesia, pengembangan industri hidrogen hijau masih berada di tahap sangat awal.
Dalam dokumen peta jalan menuju emisi nol bersih yang belum dilegalisasi, pemerintah memasang target kapasitas produksi hidrogen hijau sebesar 328 MW pada 2030 kemudian melonjak hingga 52 GW pada 2060.
Namun, implementasi rencana pengembangan hidrogen hijau ini masih terkendala tingginya biaya produksi dan keterbatasan infrastruktur pendukung.
Kendala pengembangan hidrogen hijau di Indonesia harus segera diatasi pada 2023 dengan mengambil beberapa langkah awal.
Pertama, pemerintah perlu menyusun peta jalan terperinci pengembangan industri hidrogen hijau nasional serta kebijakan pendukung. Langkah ini penting untuk membantu tercapainya biaya produksi yang kompetitif serta menarik investasi dari dalam dan luar negeri.
Kedua, proyek percontohan harus segera direalisasikan untuk menunjukkan bahwa industri hidrogen layak secara ekonomi. Tahun ini menjadi titik tolaknya dengan rencana Pertamina memproduksi hidrogen hijau skala percobaan dengan kapasitas 100 kg per hari di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulubelu, Lampung.
Hilirisasi Industri Nikel Menjadi Baterai Mobil Listrik
Dalam era transisi energi, nikel merupakan komoditas vital karena menjadi salah satu bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia (21 juta ton). Sayangnya, sebagian besar nikel masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau ore.
Guna meningkatkan nilai komoditas nikel, Indonesia mulai membatasi ekspor bijih nikel demi memenuhi ambisi menjadi "raja" produsen baterai kendaraan listrik dunia. Namun, kebijakan ini tersandung sengketa dengan Uni Eropa.
Pemerintah mesti maju terus untuk mencapai ambisi ini - sembari menyelesaikan sengketa nikel dengan Uni Eropa. Pasalnya, industri pengolahan nikel dalam negeri yang menggeliat bisa memicu ekonomi yang berkelanjutan, serta mendukung program konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.
Sejauh ini, usaha pemerintah untuk mengolah nikel terkesan setengah hati. Saat ini, bijih nikel hanya diolah menjadi barang setengah jadi yang nilai tambahnya sedikit.
Pada 2023, pemerintah perlu segera merumuskan peta jalan pengolahan nikel yang terarah dan berfokus tujuan akhir, yaitu produk baterai listrik atau kendaraan listrik.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!