Implementasi Kurikulum Merdeka Masih Sukarela

JAKARTA - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, menegaskan implementasi Kurikulum Merdeka di tahun 2023 masih bersifat sukarela. Adapun kurikulum tersebut baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024.

"Tahun ini kita tidak akan mewajibkan. Tahun 2023 masih voluntary. Jadi kita membuka pendaftaran siapa yang ingin belajar dan mencoba untuk perbaikan pembelajaran kita persilakan," ujar Anindito, kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/3).

Dia menyebut, pergantian kurikulum secara cepat justru berisiko terhadap penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, implementasi Kurikulum Merdeka sudah dilakukan sejak tahun pertama Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Dia menuturkan, tahun 2019 pihaknya melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013 dan mengembangkan kurikulum prototipe pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pihaknya menguji coba di lebih dari 3.000 Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, termasuk di daerah terpencil, lalu tahun 2022 ada 140.000 satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Kita kaget juga. Saya bayangkan 20.000 baguslah. Ini 140.000 yang ingin melakukan transformasi pembelajaran," jelasnya.

Sesuai Tahapan

Anindito memastikan, ketika Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional, implementasinya masih sesuai tahapan. Artinya, tidak semua sekolah harus langsung menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum di sekolah.

"Tetap ada tahapan-tahapan tadi. Yang sudah siap silakan ganti, yang belum siap silakan pelajari dulu. Jadi sama pendekatannya bertahap," katanya.

Dia mengatakan, implementasi sesuai tahapan untuk mengantisipasi kegaduhan di tingkat sekolah. Dia juga menyebut pendekatan bertahap memberikan waktu kepada satuan pendidikan untuk merasakan manfaat dari Kurikulum Merdeka, sehingga kurikulum tersebut dapat diterima dalam jangka panjang.

"Apa yang menjamin ini (Kurikulum Merdeka) berlangsung setelah menterinya ganti? Kebermanfaatan," terangnya.

Anindito menambahkan, pihaknya telah menyiapkan beragam instrumen pendukung seperti buku teks bagi guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sekolah Penggerak juga kelak menjadi tempat belajar bagi sekolah-sekolah lain yang mau mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

"Sehingga kalau ini dirasakan manfaatnya ini jadi gerakan. Bukan menjadi kebijakan lagi. Jadi dari program, ke kebijakan, menjadi gerakan. Itu strategi untuk keberlanjutan," tandasnya.