Agar Biodiesel Indonesia Lebih Ramah Lingkungan, Begini Langkahnya

Ahmad Munawir Siregar, The Purnomo Yusgiantoro Center dan Vivi Fitriyanti, The Purnomo Yusgiantoro Center

Indonesia menaikkan penggunaan campuran bahar bakar nabati (BBN) dari 30% ke 35% dari minyak sawit dalam satu liter solar (B35) per awal Februari silam. Rencananya, pemerintah akan menaikkan lagi kewajiban pencampuran BBN menjadi 40% per liter solar (B40) pada tahun ini.

Selain menghemat impor solar, pencampuran BBN juga penting untuk meredam emisi gas rumah kaca. Namun, Indonesia harus mengantisipasi program tersebut agar tak merusak lingkungan.

Studi mencatat hampir 83% - 95% emisi dihasilkan dari proses budidaya dan proses pemanenan kelapa sawit. Penggunaan dan pembukaan lahan juga berisiko menambah kehilangan hutan yang sudah mencapai 9,95 juta hektare selama kurun waktu 2002-2021, atau setara 11% dari total luas hutan alami Indonesia.

Pemerintah juga harus menyikapi serius situasi produsen sawit yang mengingkari komitmen anti-deforestasi. Jika tidak diiringi langkah pencegahan, pelaksanaan B40 ataupun B100 bisa membuat deforestasi meluas.

Oleh karena itu, sebagai peneliti pembangunan berkelanjutan, kami menyoroti tiga langkah agar Indonesia dapat meningkatkan pemakaian biodieselnya tanpa merusak lingkungan lebih lanjut.

1. Tingkatkan keterlacakan produk sawit

Keterlacakan atau tracebility rantai pasokan merupakan salah satu syarat produsen memperoleh sertifikasi produk sawit ramah lingkungan. Melalui keterlacakan, publik dapat mengetahui sejauh mana produsen memakai bahan mentah (tandan buah segar sawit) yang ditanam ataupun dipanen dengan cara-cara ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Keterlacakan juga bermanfaat bagi pemerintah untuk memastikan proses produksi sawit Indonesia tidak melanggar hukum dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Produk-produk dengan hasil keterlacakan yang baik dapat meredam sentimen negatif tentang sawit Indonesia.

Sayangnya, traceability perusahaan pada sektor kelapa sawit di Indonesia sangat sedikit. Hanya 9% pabrik minyak sawit dan 4% perkebunan yang transparan seputar rantai pasokan mereka. Padahal, transparansi rantai pasokan sangat membantu pebisnis sawit untuk meredam risiko deforestasi di wilayah kerjanya dan memantau kepatuhan terhadap lingkungan.

Pemerintah Indonesia perlu mengatasi persoalan ini secara bertahap. Pertama, pemerintah perlu memasukkan aspek traceability ke dalam sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang merupakan standar nasional produksi minyak sawit berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat pelaku perkebunan dan maupun produsen bahan bakar nabati lebih transparan seputar produk mereka.

Kedua, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat menyokong transparansi industri sawit. Salah satu caranya bisa dengan bimbingan seputar transparansi kepada pelaku perkebunan dan pabrik minyak sawit oleh pemerintah kabupaten ataupun provinsi.

Ketiga, pemerintah perlu mengatur kebijakan penghargaan dan hukuman dalam keseluruhan proses produksi biodiesel. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak ataupun bea keluar kepada perusahaan transparan dan hukuman berupa penambahan pajak bagi pihak yang tidak melaksanakannya.

Selain itu, pemerintah harus mengampanyekan pentingnya keterlacakan produk sawit dengan cara yang lebih sederhana ke pekebun skala kecil. Keberadaan jejaring informasi di antara koperasi pekebun ataupun penyuluh juga penting untuk mendampingi pekebun kecil dalam melaksanakan praktik perkebunan sawit yang ramah lingkungan.