Politisi Malaysia Dilarang Ceramah di Masjid, PM Anwar: Hormati Aturan Negara

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, larangan bagi politisi memberikan ceramah di masjid dan surau harus dihormati semua pihak, Selasa (7/3).

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah ketua Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang pada akhir pekan mengatakan akan terus memberikan khotbah di negara bagian Terengganu di Pantai Timur meskipun ada dekrit dari penguasa Trengganu Sultan Mizan Zainal Abidin yang melarang politisi berceramah agama di masjid dan surau.

"Masalah izin di masjid, itu berlaku untuk semua orang termasuk perdana menteri.Penguasa negara memiliki otoritas dalam hal agama.Ini harus dipahami," kata Anwar kepada wartawan usai acara di Kementerian Keuangan.

"Dalam menghormati perintah (otoritas agama), saya menghindari berbicara ketika saya berhenti di masjid untuk shalat Jumat."

Anwar menambahkan, alasan keputusan itu karena terlalu banyak contoh ketika wacana tentang agama mengandung banyak unsur retorika politik garis keras.

Pada 2 Maret lalu, Dewan Agama Islam dan Adat Melayu (MAIDAM) Terengganu mengumumkan perintah Sultan Mizan yang mengatakan bahwa penguasa negara marah karena ada beberapa politisi yang memberikan ceramah dan kelas agama tanpa persetujuan dewan.

Beberapa politisi juga memimpin shalat Jumat tanpa persetujuan sebelumnya, kata MAIDAM, tanpa menyebutkan siapa politisi atau dari partai mana mereka berasal.

Terengganu saat ini dipimpin oleh partai Islam PAS.

Sabtu lalu, Ketua PAS Abdul Hadi berjanji untuk terus memberikan khotbah seperti biasa di Terengganu meskipun ada larangan.

Menurutnya, tidak ada salahnya politisi muslim menyampaikan khotbah di masjid atau mushala karena penting bagi pemimpin untuk angkat bicara dalam berbagai hal termasuk politik.

"Kita harus mengerti… ketika kita berbicara tentang Islam, kita tidak dapat memisahkan politik dari agama.

"Bahkan Nabi Muhammad berbicara tentang politik dalam khotbahnya.Tidak ada yang salah dan kami memiliki kewajiban untuk membicarakannya," ujarnya seperti dikutip dari The Star.

Pada Selasa, Anwar mengatakan, jika Abdul Hadi tidak setuju dengan keputusan tersebut, dia harus menyerahkan memorandum kepada penguasa Terengganu.

Larangan Terengganu atas pembicaraan dan khotbah oleh para pemimpin politik di masjid dan ruang doa mengikuti dekrit serupa di negara bagian selatan Johor awal Januari lalu.Putra Mahkota Tunku Ismail Sultan Ibrahim awal tahun ini memerintahkan agar diskusi politik dijauhkan dari masjid dan mushala.