KPNas: HPSN 2023 Dibayangi Masalah TPA Darurat dan Limbah Medis Ilegal

JAKARTA - Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto mengatakan, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari masih diwarnai masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) darurat dan limbah medis ilegal.

Salah satu kegiatan HPSN adalah Compost Day Satu Negeri yang dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Lapangan Banteng Jakarta pada 26 Februari 2023. Compost Day merupakan gerakan mengolah sampah menjadi kompos, satu usaha mengurangi timbulan food waste yang bisa menyumbang emisi gas metan cukup besar ke atmosfer.

"Pada 2022, komposisi sampah organik mencapai 41,27 persen, dan sumber sampah dari rumah tangga (RT) 38,28 persen. Jika semua RT melakukan composting sampah organik di rumah, maka setiap tahun 10,92 juta ton sampah tidak dibawa ke TPA, itu berpotensi menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) 6,834 juta ton CO2eq," Bagong dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3).

"Selain mengurangi sampah yang ditimbun di TPA dan mengurangi GRK, yang paling prinsip, dengan melakukan composting di rumah, 40% lebih urusan sampah selesai di tempat," terangnya.

Sementara persoalan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah tangga masih rumit, di sejumlah daerah, kondisi TPA-nya darurat dan kritis. Seperti kasus TPA di Batang, Subang, Pekalongan, dll. Ada pasar-pasar tradisional yang berhari-hari sampahnya tidak diangkut karena kesulitan tempat pembuangan, seperti Pasar Induk Cibitung Bekasi.

"Sekarang sedang terjadi krisis. TPA Burangkeng Bekasi tumbang, TPA Sarimukti Bandung dan TPA Depok darurat, TPA Cipeucang Tangerang sudah beberpa tahun darurat sampah, TPST Bantargebang semakin tinggi dan penuh sampah, TPA Sumurbatu menuju darurat, TPA Wiyungan Yogyakarta buka tutup, dan masih banyak TPA dalam kondisi darurat dan kritis," paparnya.

Ada juga TPA yang tidak memiliki sarana utama, seperti instalasi pengolahan air sampah (IPAS). Jika pun ada, hanya sekadarnya. Seperti TPA Jalupang Karawang dan TPA Jatiwaringin Tangerang. Tumpukan sampah ini pernah terbakar beberapa bulan, kasus 2019.

TPA Galuga Bogor pun semakin penuh, TPA Regional Nambo belum juga beroperasi. Sementara pembuangan sampah dari Bogor timur ke TPA Galuga butuh waktu hampir 24 jam untuk bisa bongkar sampah. Sopir-sopir truk sampah harus menginap di dekat TPA, paginya baru bisa bongkar.

Bagong mengatakan, hiruk pikuk peringatan HPSN 2023 masih dibayangi pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), termasuk limbah medis illegal. Limbah B3 ini bisa diartikan sebagai zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsetrasi dan/atau jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup.

Rantai bisnis limbah medis illegal sudah berlangsung belasan tahun di sekitar TPST Bantargebang, TPA Sumurbatu, TPA Burangkeng, dan disinyalir juga di tempat lain. Sebab modus kelola limbah medis meringankan biaya dan lebih mudah. Limbah medis tersebut dikenali karena sudah dicampur dengan sampah biasa dan dibuang ke TPA. Investigas akhir 2022 bisnis limbah medis masih ada di sekitar TPST/TPA.

Meskipun KLHK menggemakan gerakan nasional Compost Day, berita foto di sejumlah media tentang penemuan limbah medis di TPA ingin menyampaikan pesan bahwa urusan sampah/limbah B3, termasuk limbah medis belum beres.

"Momentum HPSN 2023 harus dijadikan refleksi atas Tragedi TPA Leuwigajah Cimahi yang menewaskan hampir 200 jiwa dan menguruk dua kampung. Kita harus prihatin terhadap warga korban, keluarga korban dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kita harus serius menyelesaikan persoalan sampah hingga tuntas. Bukan hanya sampah biasa, limbah B3, termasuk limbah medis illegal harus ditertibkan dan dikelola sesuai peraturan," kata Bagong.

Menurut Bagong yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Nasional (YPLHPI), kolaborasi dan sinergi antara kementerian, pemerintah pusat-daerah, partisipasi masyarakat dan swasta menjadi kunci utama penyelesaian masalah sampah di Indonesia. Bahkan, rumah tangga dan produsen sampah menjadi penanggungjawab utama untuk menyelesaikannya.

"Kita tangani sampah ketika masih sedikit, akan lebih mudah dan ringan. Jangan menunggu sampai menjadi gunung-gunung sampah. Tenaga manusia sudah tidak mampu menanganinya, kecuali ada bantuan teknologi," pungkasnya.