Penurunan 'Stunting' Harus Libatkan Masyarakat Tingkat Desa

SULAWESI BARAT - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta upaya penurunan stunting atau kekerdilan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat desa.

Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Wapres saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat, Kamis (23/2).

Menurut Wapres, meskipun dalam empat tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.

"Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang turun 6,6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi," jelas Wapres.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. "Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021," jelas Wapres.

Wapres menyampaikan dari sisi ketahanan pangan yang diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulawesi Barat dikategorikan wilayah yang berpredikat Sangat Tahan. Dengan demikian, Wapres menilai seharusnya tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan pangan untuk mencegah kekerdilan.

Wapres memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya menurunkan stunting yang telah dilakukan. Namun demikian, Wapres melihat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik.

Oleh karena itu, Wapres memberikan beberapa arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat. Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Dia mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kemanusiaan.

Kedua, Wapres meminta agar koordinasi terkait percepatan penurunan stunting diperbaiki dengan cara menghilangkan semua ego sektoral.

Pemetaan dan Identifikasi

Ketiga, Wapres meminta dilakukan pemetaan kantong-kantong wilayah stunting dan pengidentifikasian layanan yang perlu diperbaiki dengan diikuti penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.

Keempat, Wapres meminta semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik kader posyandu, kader PKK, kader penyuluh KB, kader sanitasi, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, Karang Taruna, dan lainnya.

Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat.

Terakhir, Wapres menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik.