Viral Petisi Kembalikan WFH, Begini Reaksi Pj Gubernur DKI Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan tanggapan terkait adanya petisi kembalikan work from home (WFH) guna meminimalisir kemacetan. Ia menilai, keputusan WFH diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan.

"Nanti kita pikirkan. Work from home itu masing-masing pemberi kerja, masing-masing pemilik gedung. Saya imbau, sekali lagi, kita lihat BMKG kondisinya rawan dari tanggal 3-10. Masing-masing (pemberi kerja) kebijakan WFH silakan aja," kata Heru di Jakarta, dikutip Kamis (5/1).

Heru mengaku, Pemprov DKI Jakarta tidak membuat aturan tersendiri untuk mendorong penerapan WFH dan WFO, terlebih aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut pemerintah pusat. Ia menyebut, imbauan WFH dilakukan berdasarkan perkembangan cuaca dari data BMKG.

"Nggak ada, silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di Kapten Tendean, Buncit, kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," ucapnya.

Sebelumnya, sebuah petisi yang dibuat seorang pengguna bernama Riwaty Sidabutar muncul di laman resmi Change.org. Adapun petisi tersebut berisi permintaan untuk mengembalikan WFH atau bekerja dari rumah.

Ia menilai aktivitas work from office (WHO) atau bekerja dari kantor yang kembali berlaku membuat jalanan lebih macet, polusi meningkat, dan pekerja menjadi tidak produktif. Berdasarkan pantauan Koran Jakarta sampai berita ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 18 ribu orang.

Sementara itu, BMKG memperkirakan puncak musim hujan di Jakarta terjadi pada Januari-Februari 2023. Selain itu, BMKG juga menginformasikan potensi rob di wilayah DKI Jakarta yang diperkirakan terjadi pada 3-10 Januari 2023.

Menurut BMKG potensi rob terjadi karena adanya fenomena bulan purnama pada 6 Januari 2023 yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data level air dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia termasuk di Jakarta.

BMKG maupun BPBD DKI tidak merinci wilayah yang berpotensi terjadi rob namun disebutkan berpotensi terjadi di antaranya pesisir utara DKI Jakarta. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut.