Desakan untuk Tinggalkan Energi Fosil Makin Menguat

Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, meminta pemerintah segera mengubah skema subsidi dan tidak lagi mensubsidi energi fosil karena hanya menambah beban negara dan tidak sejalan dengan upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

"Subsidi sebaiknya dialihkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT)," katanya.

Dia mengatakan kalau menerapkan geopolitik internasional, saat ini tidak ada lagi yang diperbolehkan untuk mensubsidi minyak. Minyak akan dipandang sebagai barang ilegal, sumber polusi, dan penyakit, yang malah akan dikenakan cukai oleh negara.

"Harga minyak pasti naik, akan langka, bukan karena tidak ada minyak mentah di dalam perut bumi, tapi tak ada satu lembaga keuangan pun yang boleh membiayai eksplorasi dan eksploitasinya. Sementara perdagangan minyak makin tergencet pajak ekspor impor, konsumsi minyak digencet cukai," kata Salamuddin.

Belum berhenti di situ, setelah kesepakatan Paris dan COP 26 Glasgow, minyak yang langka kembali dikenakan pajak karbon. Tidak main-main, pajaknya mencapai 250 dollar AS per ton karbon yang diproduksinya. Bayangkan, satu liter minyak sama dengan 1,70 kilogram karbon. "Jadi, harga jual BBM sekarang harus naik 1,7 kali lagi. Minyak akan langka, mahal, dan bisa jadi bahan bakar tercela dan terlarang," pungkasnya.