Perlu Mendorong Solidaritas Pangan Dunia

Guna mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah harus mendorong substitusi pangan impor dengan meningkatkan investasi di hulu mulai dari perbaikan infrastruktur bendungan, menjamin ketersediaan pupuk subsidi yang akhirnya akan menurunkan kebutuhan impor.

"Sekarang sudah mulai krisis air, dengan meningkatkan saluran dan bendungan akan membantu petani menjaga produksinya. Pangan dan air merupakan pencetus perang di masa depan, sehingga kita harus siap memulai dari sekarang," tegasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam pernyataannya mengatakan negara-negara anggota G20 perlu bersepakat untuk tidak menerapkan kebijakan proteksi komoditas pangan guna mencegah krisis pangan global bertambah parah.

"Negara G20 perlu bersepakat untuk tidak lakukan proteksionisme pangan dan membuka diri bagi kerja sama pangan terutama dengan negara miskin," kata Bhima.

Penyebab krisis pangan global saat ini, antara lain disrupsi rantai pasok karena perang di Ukraina, proteksionisme dagang negara penghasil pangan, cuaca ekstrem, dan kenaikan konsumsi pascapandemi Covid-19.

"Negara-negara G20 juga perlu segera melakukan realisasi pendanaan pada peningkatan produksi pangan dengan pemberian subsidi pupuk, pendampingan petani, dan menjaga harga jual panen tetap stabil, juga meningkatkan penyaluran pinjaman ke sektor pertanian khususnya petani dengan luas lahan di bawah 2 hektare," kata Bhima.

Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat-Tinggi (KTT) G7 menyerukan agar negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang mengancam 323 juta orang, terutama di negara berkembang.