Akses Penelitian Lebih Terbuka

Program Kampus Merdeka mampu menjawab permasalahan mahasiswa yang memiliki minat terhadap penelitian, tapi terkendala waktu perkuliahan.

JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/KaBRIN), Bambang Brodjonegoro, menilai program "Kampus Merdeka" yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, akan membuka lebih luas akses penelitian atau riset mahasiswa.

"Program tersebut mampu menjawab permasalahan mahasiswa yang memiliki minat terhadap penelitian, tapi pada praktiknya terkendala waktu perkuliahan," kata Bambang, di Jakarta, Selasa (28/1).

Selama ini, kata dia, agak susah mencari mahasiswa yang tertarik dengan penelitian karena akses mereka terhadap penelitian sangat terbatas. "Kalau mereka delapan semester harus habis di dalam kampus maka yang jadi peneliti hanya yang memang niat jadi peneliti," tambahnya.

Seperti diketahui bahwa salah satu poin program Kampus Merdeka adalah mengatur mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi) dan perubahan definisi satuan kredit semester (SKS). Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester salah satunya untuk melakukan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti, dan dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Secara terpisah, Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, menyebut perkembangan riset di Tanah Air telah mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. LIPI menyambut baik program Kampus Merdeka karena terdapat program magang mahasiswa yang bisa dilakukan dalam bentuk magang riset.

"Program Kampus Merdeka bisa sangat mendukung dinamika riset di tanah air. Program ini sangat penting khususnya untuk menciptakan periset-periset muda masa depan," ucapnya.

Handoko menilai sistem magang penelitian akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan riset atau sekadar magang riset di berbagai lembaga riset. LIPI telah membuka seluruh infrastruktur riset untuk publik termasuk akademisi, mahasiswa, dan juga industri.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria menyatakan bahwa program riset yang perlu dilakukan mahasiswa adalah riset yang transformatif dan kolaboratif multidisiplin keilmuan. Ia optimistis dengan program Kampus Merdeka akan memberikan kebebasan mahasiswa untuk melakukan beragam kegiatan di luar prodi.

"Yang diperlukan ke depan adalah riset-riset yang transformatif, yang bersentuhan dengan realitas dan memberikan solisi atas persoalan yang ada," ujarnya.

Arif meyakini program Kampus Merdeka akan menginspirasi mahasiswa dalam melakukan program-program riset. "Dengan adanya keterbukaan dan fleksibilitas dalam program tersebut membuat mahasiswa jauh lebih siap dalam menghadapi masa depannya," tandasnya.

Membuat Rancu

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN), Jamal Wiwoho mengatakan kebijakan Kampus Merdeka justru akan membuat rancu jalur pendidikan tinggi. "Kebijakan ini memang baru pada tingkat wacana, belum ada payung hukumnya. Jika kemudian diimplementasikan memang akan ada kerancuan jalur yang ada di pendidikan tinggi," ujar dia.

Jamal yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret tersebut menjelaskan berdasarkan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat tiga jalur pendidikan tinggi yakni keilmuan, vokasi, dan terapan.