Kemenristek Tetap Kelola Riset Perguruan Tinggi

JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/KBRIN), Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa kementeriannya masih bertanggung jawab dalam pengelolaan riset di perguruan tinggi.

"Meski secara nomenklatur telah terpisah, program-program riset perguruan tinggi masih bisa dikelola dengan kehadiran BRIN," kata dia dalam acara konferensi pers Penetapan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negara (BOPTN) untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di Jakarta, Senin (27/1).

Bambang menambahkan, sudah ada perjanjian antara Kemenristek/BRIN dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa pengelolaan penelitian di perguruan tinggi akan dilakukan oleh BRIN.

Pembagian tugas pengelolaan perguruan tinggi antara Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud berdampak pula pada pembagian anggaran BOPTN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dari keseluruhan dana BOPTN sebanyak 30 persen dianggarkan untuk penelitian di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Dana Riset

Bambang menyebut total alokasi dana untuk kegiatan riset perguruan tinggi sebanyak 1,373 triliun rupiah. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat sejumlah 89,8 miliar rupiah. "Total sekitar 1,463 triliun rupiah. Meskipun Dikti (pendidikan tinggi) tidak lagi di bawah kita, tapi urusan penelitian perguruan tinggi dan pengabdian masyarakat tetap akan dilanjutkan," jelasnya.

Dia menyampaikan alokasi dana tersebut akan digunakan untuk 3.800 penelitian perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Badan Hukum (BH). Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai 3.142 penelitian PTN non-BH dan 9.106 untuk penelitian PTS.

Adapun fokus bidang penelitian yang dengan jumlah proposal terbanyak yaitu sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya dengan total 37 persen proposal penelitian. Setelah itu, ada bidang kesehatan (19 persen), pangan (12 persen), dan teknologi informasi dan telekomunikasi (9 persen).

"Kalau dilihat perguruan tinggi yang sudah besar kebanyakan usulan proposal dari bidang eksak. Untuk perguruan tinggi yang relatif baru penelitian mereka mulai dulu dari bidang sosial, tapi intinya kita apresiasi siapapun yang berani mengajukan proposal," kata Bambang. ruf/E-3