Mensos: Masukan KPK Sangat Konstruktif

JAKARTA - Menteri Sosial, Juliari Batubara mengaku menerima masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal program kerja Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pengelolaan data yang lebih akurat. Karena, ini akan berpengaruh terhadap kualitas program-program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

"Saya kira kami terima dengan baik tadi banyak sekali masukan-masukan dan semuanya masukan dari KPK sangat konstruktif. Kami akan menjalankannya tentunya dengan skala prioritas dan bertahap di mana ujungnya nanti kita jadi kementerian tidak saja good and clean governance juga benar-benar kita memiliki program yang mensejahterakan rakyat indoensia," kata Juliari seusai mengadakan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/11).

Juliari menambahkan, pihaknya akan menjadikan masukan KPK ini sebagai dasar terkait pengelolaan data tersebut, tentunya bekerjasama dan berkoordinasi dengan kementerian lain. Apalagi, data terpadu kesejahteraan sosial tersebut tidak hanya digunakan oleh Kemensos, namun juga kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kami juga nanti perlu berkoordinasi dengan kementerian lain seperti misalnya tadi disampaikan. Dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) misalnya menyangkut data-data berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) misalnya. Ini bentuk konkret yang akan segera kita tindak lanjuti berkoordinasi bersama dengan kementeriankementerian tersebut," kata Juliari.

Diketahui, Mensos Juliari beserta jajarannya mendatangi Gedung KPK pada pukul 09:00 WIB dalam rangka silahturahmi dan sinergitas dengan Pimpinan KPK. Sekitar dua jam mengadakan pertemuan, Mensos Juliari keluar gedung KPK ditemani oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Sementara itu, Agus Rahardjo mengaku telah berdiskusi banyak dengan Mensos Juliari dan jajarannya terkait komitmen Kemensos untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, good and clean government. Agus mengatakan, pihaknya juga sangat menginginkan dalam waktu dekat bisa memiliki data yang akurat mengenai orang miskin di Indonesia.

Akurasi Data

Hal ini kata Agus, akibat ketidakakuratan data orang miskin tersebut, menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran dan susbsidi menjadi tidak efisien.

"Misalnya gas melon (LPG 3 kg) untuk orang miskin kan, kemudian gas melon itu ke mana- mana (penyalurannya), nah itu subsidinya jadi sangat besar jadinya. Kami sebutkan angkanya sekitar 70 triliun rupiah, menjadi subsidi itu sangat tidak efisien. Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, benih, kemudian juga bantuan pendidikan, BPJS. Kalau kita bisa mengelola data itu lebih baik datanya lebih akurat, saya pikir efisiensinya akan sangat besar," papar Agus. ola/AR-3