Jangan Masukkan Soal Agama ke Politik

JAKARTA - Pesta demokrasi pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2019 agar tidak memasukkan persoalan agama ke dalam politik. Para tim sukses, relawan, atau simpatisan diminta menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat majemuk, terutama menyinggung wilayah sensitif.

"Kami dari berbagai agama sudah saling menerima bahwa orang bisa memilih siapa saja. Jadi jangan memasukkan perasaan agama ke dalam bidang politik," kata Rohaniawan Katolik sekaligus Budayawan, Romo Franz Magnis Suseno, dalam tanggapannya pada pesan tokoh lintas agama untuk pemilu yang bermutu dan beradab, di Jakarta, Kamis (27/9).

Dalam acara tersebut, para tokoh agama meminta agar para tim sukses, relawan, atau simpatisan menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat majemuk, terutama menyinggung wilayah sensitif menyangkut keyakinan agama, ras, antargolongan, dan suku.

Selain itu, para tokoh agama juga berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar melaksanakan tugas masing-masing secara benar, jujur, adil, profesional, imparsial, dengan penuh tanggung jawab.

Segenap warga bangsa juga didorong dalam proses demokrasi Indonesia yang berlangsung aman dan lancar secara jujur dan adil, dan senantiasa mengindahkan nilai-nilai moral dan etika keagamaan.

Franz Magnis mengatakan seharusnya persoalan politik diperlakukan sebagaimana adanya dengan sistem politik di dalamnya. "Harus betulbetul mencegah jangan sampai pemilu demokratis yang akan dilaksanakan tahun depan mau dicamphri dengan unsurunsur agama," katanya.

Romo Magnis mencontohkan para tokoh lintas agama di Indonesia bisa bersama-sama saling menghormati dan menghargai. Sudah seharusnya, menurut Magnis, dalam bermasyarakat juga saling menghormati dan menghargai.

"Begitu juga kita semua saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan demokrasi. Menghormati dan menghargai bahwa teman mungkin pilih tokoh berbeda dan kita tetap satu bangsa," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengatakan di dalam Islam pengaitan agama dan politik memang tidak dapat terelakkan. "Tentu pengaitan itu harus menekankan nilai etika dan moral," katanya. ags/E-3