Menristekdikti Usul Bentuk Badan Riset Nasional

KARAWANG - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengusulkan pembentukan suatu badan riset nasional kepada Presiden Joko Widodo. Badan riset nasional ini merupakan gabungan dari sejumlah lembaga yang melakukan penelitian seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Saya mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana ke depan lembaga riset dijadikan satu yaitu melalui badan seperti di Tiongkok dan Jerman," kata Nasir di Karawang, Jawa Barat, Senin (3/9).

Pembentukan badan riset itu bertujuan untuk menaungi semua riset secara nasional sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran. Badan ini akan berada di bawah koordinasi Kemenristekdikti. "Bukan hanya BPPT, digabung lembaga-lembaga lain saya usulkan jadi satu badan riset nasional tapi dari presiden belum respons," ujarnya.

Saat ini, kata dia, anggaran untuk riset terdistribusi ke berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia, sehingga sering terjadi duplikasi penelitian, yang menurut hemat dia, menjadi kurang efektif dan efisien. "Biaya riset yang ada di kementerian dan lembaga itu besar, kalau di Kemristekdikti sekitar 1,7 trilun rupiah untuk riset saja, " ujarnya.

Sementara, anggaran pendapatan dan belanja negara secara keseluruhan untuk riset di kementerian dan lembaga sebesar 24,9 triliun rupiah pada 2017. "Pertanyaannya adalah 24,9 triliun rupiah hasilnya itu apa, research-nya, ada terjadi redundancy, duplikasi," tuturnya.

Menurut dia, kalau bisa dibentuk satu badan riset nasional maka penghematan uang negara untuk riset itu akan menjadi lebih besar dan penelitian yang dilakukan akan mencapai sasaran.

"Lembaga (BPPT) di sini dipimipin seorang kepala lembaga dari PNS. Nanti kalau sudah menjadi badan, kepala badan ditunjuk oleh bapak presiden secara khusus," katanya.

Tingkatkan SDM

Dalam kesempatan itu, Menristekdikti mendorong perguruan tinggi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

"Bonus demografi harus kita manfaatkan. Oleh karena itu sumber daya manusianya harus kita tingkatkan," katanya.

Dalam menyiapkan bonus demografi yang berdaya saing, menurutnya kampus adalah tempat utama untuk mengembleng generasi muda untuk menghadapi persaingan.

Nasir menuturkan untuk bonus demografi pada 2017, angkatan kerja Indonesia masih pada 39 persen dari total populasi penduduk bangsa Indonesia. Diperkirakan pada 2030, angkatan kerja jauh lebih besar daripada anak-anak maupun dewasa yakni menduduki sekitar 57,5 persen.

"Ini adalah jumlah angkatan kerja yang sangat besar yang terjadi di suatu negara itu hanya sekali," tuturnya. eko/E-3