Hukum Mahar Pilkada
Kamis, 18 Jan 2018, 01:00 WIB | Oleh: Tim RedaksiPraktik mahar harus dipotong mata rantainya agar tidak terus berlangsung karena akan menganggu demokrasi lokal. Harus diakui, selama menjabat para kepala daerah sibuk mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber dana daerah untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pilkada. Tak heran, banyak yang terjerat korupsi. Bawaslu, Polri dan jaksa harus mampu membuktikan dan menghukum pelaku mahar.
Penulis Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS
Like, Share, Comment:
Tak Lagi Lewat Pertamina: Impor Migas Dialihkan ke Lemigas, Bahlil Pastikan Tak Bebani APBN
31 Oct 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!