Gubernur Minta Masyarakat Awasi BPJS di Jakarta

JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jakarta.

"Bahwa BPJS diarahkan untuk mendukung program kualitas hidup manusia Indonesia dan pastikan adanya jaminan perlindungan sosial kepada para tenaga kerja," ujar Anies saat membuka kegiatan sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) MP BPJS DKI, di Jakarta, Minggu (26/11).

Menurutnya, keberadaan Korwil MP BPJS DKI turut membantu pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya BPJS. Dia meminta pelayanan ketenagakerjaan dan perlindungan masyarakat terus-menerus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Ketua Dewan Pembina MP BPJS, Ahmad Riza Patria, mengapresiasi kehadiran MP BPJS. Alasannya, turut membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan, bangsa yang maju adalah yang mampu membangun SDM, bukan karena kaya kan sumber daya alamnya (SDA). Seperti Singapura, contohnya, negara ini tidak punya kebun sawit, minyak, batu bara. Tapi fakta membuktikan, Singapura bisa menjadi salah satu negara maju. "Sebaliknya, banyak negara yang punya SDA luar biasa, justru belum maju, termasuk Indonesia. Indonesia negara lima terkaya di dunia. Jangankan maju, malah ada yang porak-poranda, hancur negara-negara di Timur Tengah. Kenapa? Karena terlambat fokus membangun SDM," imbuh politisi Gerindra itu.

Kepala Divisi Sekretaris Badan BPJS Ketenagakerjaan, Hidayatullah Putra, pun mengapresiasi kerja-kerja MP BPJS. Sebab, selama ini kerja-kerja MP BPJS di lapangan dalam menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan cukup konkret. "Ini sangat nyata, riil kegiatannya. Saya sering update. Terakhir yang dilakukan di Riau, sampai ke masjid-masjid, ke marbot-marbot," katanya mewakili Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Hidayat kemudian menerangkan total peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 24,3 juta orang, baik pekerja formal maupun informal. Dua puluh persen diantaranya teregister di Jakarta. Jumlah tersebut belum maksimal, mengingat potensi pekerja formal sekira 50 juta jiwa dan 70 juta jiwa informal.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan tak bisa menjangkau seluruh pekerja maupun perusahaan, agar terdorong menjadi peserta, karena berbagai persoalan. Namun, perlahan hambatan ini mulai terkikis sejak bermitra dengan MP BPJS. "Konkret kolaborasi dengan MP BPJS," akunya.

Sementara itu, Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, menerangkan, dirinya sengaja menggagas lembaga yang fokus terhadap jaminan sosial masyarakat, lantaran menjadi tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih minim.

Karenanya, dia mendorong jajaran pengurus MP BPJS DKI aktif mendampingi para pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai mengurus klaim.pin/P-5