125 Perguruan Tinggi di Jakarta Belum Terakreditasi

JAKARTA - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Paristiyanti Nurwardani mengungkapkan 125 perguruan tinggi swasta di Jakarta belum terakreditasi. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mencantumkan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan akreditasi institusi.

"Penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan akreditasi institusi. Itu cerminan tata kelola. 125 Dari 290 jadi masih cukup banyak, itu Jakarta aja ya," ujar Paris, dalam acara Talk Show dan Focus Group Discussion Universitas Tarumanegara dan LLDIKTI Wilayah III, di Jakarta, Rabu (25/1).

Paris mengatakan, akreditasi institusi memang merupakan inisiatif pimpinan perguruan tinggi. Menurutnya, yayasan atau pimpinan perguruan tinggi memandang dalam UU 12/2022 hanya wajib akreditasi program studi saja. "Padahal menurut peraturan itu, akreditasi institusi dan/atau prodi," jelasnya.

Dia menerangkan, akreditasi institusi penting untuk melakukan penjaminan mutu. Dalam prosesnya, akreditasi melibatkan pihak luar sehingga penjaminan atas mutu bisa lebih objektif.

Dia menyebut, tahun ini pihaknya melakukan program khusus untuk pendampingan akreditasi institusi. Minimal 50 persen dari 125 perguruan tinggi sudah melakukan akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2023 ini.

"Kita undang dewan eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memberikan masukan pada 125 perguruan tinggi ini agar memberikan akselerasi. Nggak ada ruginya, nggak bayar, semua dibayar pemerintah. Kalau belum siap, kami sudah siapkan Klinik Penjaminan Mutu," tandasnya.

Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan, mengatakan layanan kehumasan menjadi sangat penting bagi perguruan tinggi terutama di era keterbukaan informasi. Ada kebutuhan dari masyarakat untuk melihat program dan karya perguruan tinggi bagi masyarakat.

Dia menambahkan, Untar berkomitmen mempublikasikan hal-hal positif yang menjadi kekhasan dan keunggulan kepada masyarakat. Pihaknya berkomitmen membuka diri dan mendorong mahasiswa dan para pakar di Untar untuk tampil di berbagai media.

"Tentu karya-karya kita tidak boleh hanya disimpan saja di perpustakaan atau di tangan dosen. Banyak sekali kegiatan Untar, tapi pemanfaatan masih sangat terbatas," jelasnya.

Koordinator Substansi Umum, Humas, dan Kerja Sama Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek, Yayat Hendayana, mengatakan, layanan kehumasan saat ini telah menjadi bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi. Informasi-informasi yang dihasilkan humas sangat berguna terutama untuk mendukung perkuliahan mahasiswa.