Wamendagri: Permendagri 24/2024 solusi pembangunan kota terintegrasi

Jakarta -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Ribka dalam peluncuran Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

Wamendagri menekankan arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras meskipun masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kata Ribka, Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 mengatur perencanaan pelayanan perkotaan secara menyeluruh. Hal itu meliputi penyediaan layanan perkotaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas.

"Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta.

Ditegaskan bahwa RP2P bukanlah dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ribka mengatakan bahwa RP2P bakal terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota.

Penerapan RP2P, menurut dia, juga sejalan dan mendukung program Astacita untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

"Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan," ujarnya.

Keterpaduan itu, sambung Ribka, meliputi rencana pembangunan dan tata ruang pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau.

"Ini sesuai dengan astacita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," katanya.

Pasalnya, RP2P bakal menjamin pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP), termasuk akses terhadap layanan dasar air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Menurut dia, hal ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.

Ia berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami kewenangannya dalam pengelolaan kawasan perkotaan, kemudian melaksanakan penyusunan RP2P untuk disinkronkan ke dalam RPJMD yang akan ditetapkan setelah pelantikan kepala daerah.