Wagub Rano: Harapannya Sekolah di Jakarta Cepat Kembali Normal Usai PJJ Akibat Demo

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan harapannya agar penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah sekolah di Ibu Kota tidak berlangsung lama dan bisa kembali normal mulai Rabu (3/9/2025). Kebijakan PJJ tersebut diberlakukan menyusul kondisi keamanan di sekitar lokasi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Mudah-mudahan hari Rabu (3 September 2025) sudah normal kembali (sekolahnya), mudah-mudahan," kata Rano usai menghadiri kerja bakti membersihkan Halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Rano menjelaskan bahwa kebijakan PJJ diterapkan hanya bagi sekolah-sekolah yang berada di titik rawan atau dekat dengan lokasi aksi massa. Hal itu dilakukan demi menjamin keamanan dan keselamatan para siswa serta tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar.

"Jadi sekolah yang memang kira-kira, kita kan bisa melihat titik-titik kerawanan di mana. Itu memang kita memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang kira-kira di lingkungan yang rawan," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan sekolah di sekitar area unjuk rasa melaksanakan pembelajaran jarak jauh mulai Senin (1/9/2025). Kebijakan ini diambil guna mengantisipasi potensi gangguan akses dan menjaga kelancaran kegiatan belajar siswa.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan dalam surat edaran bahwa sekolah yang terdampak situasi aksi massa dapat melaksanakan pembelajaran dari rumah. "Bagi Satuan Pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari Orang Tua/Wali Murid, maka Satuan Pendidikan diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah," kata Nahdiana.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sekolah yang tidak berdekatan dengan titik unjuk rasa dan tidak mengalami hambatan akses tetap diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal. Hal ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan dan kesepakatan dengan orang tua murid.

"Pembelajaran baik yang dilaksanakan secara langsung di Satuan Pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah setelah melakukan komunikasi secara intensif kepada Orang Tua/Wali Murid dan warga Satuan Pendidikan melalui Komite Sekolah," jelas Nahdiana.

Ia juga meminta agar kepala sekolah melakukan pendampingan serta pemantauan terhadap jalannya proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah diminta menyiapkan alternatif pembelajaran jika terjadi kendala teknis selama penerapan PJJ berlangsung.

"Pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan," ujarnya.

Nahdiana menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku sejak Senin (1/9/2025) hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan PJJ dilakukan secara penuh tanggung jawab oleh setiap satuan pendidikan yang terdampak situasi.

"Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov DKI berharap proses belajar tetap berjalan meski situasi di lapangan masih belum sepenuhnya kondusif. Namun, pemerintah optimistis kondisi keamanan akan segera pulih sehingga aktivitas pendidikan dapat kembali normal.