Utang Tidak Produktif BLBI, Miskinkan 270 Juta Rakyat

» Pemerintah harus memikirkan pembangunan pangan berkelanjutan dengan pemberdayaan petani dan optimalisasi pangan lokal.

» Utang tidak produktif, impor pangan dan OR BLBI semuanya terakumulasi memicu inflasi.

JAKARTA - Lonjakan inflasi yang memuncak pada September ini, bukan hanya dipicu kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi juga karena akumulasi kebijakan di masa lalu mulai awal reformasi setelah krisis moneter 1998 dan pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan membiarkan obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (OR BLBI) tetap melekat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara bunga berbunga harus dibayar 400 triliun rupiah per tahun memaksa Pemerintah harus menarik utang yang tidak produktif. Sebab, utang yang ditarik untuk membayar bunga utang ke para konglomerat.

Utang yang tidak produktif untuk membayar bunga OR BLBI itulah yang memiskinkan 270 juta rakyat Indonesia.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi di Jakarta, Senin (3/10) mengatakan persoalan subsidi oleh negara kepada para konglomerat penerima BLBI seharusnya dihentikan. Hal itu agar negara fokus membiayai berbagai program penguatan perekonomian rakyat.

"Jangan lagi kita membayar bunga dengan utang baru, sampai berapa lama kita bisa lakukan. Indonesia sekarang dipaksa hanya bisa keluarkan green bond sehingga 6 GW batubara nganggur," katanya.

Selain kesalahan dari krisis moneter lalu, selama era reformasi juga Pemerintah sangat bergantung pada impor, terutama pangan dan energi. Dua komoditas ini, sekarang harganya di pasar global melonjak tajam.

Kebergantungan Indonesia pada berbagai impor pangan yang rata-rata nilainya mencapai 15 miliar dollar AS per tahun dan energi terutama bahan bakar fosil menyebabkan inflasi yang kini mengancam perekonomian nasional.

"Pemerintah harus berhenti mengambil jalan pintas memenuhi kebutuhan pangan melalui impor, sementara potensi pangan dalam negeri belum dioptimalkan," kata Badiul.

Pemerintah katanya harus memikirkan pembangunan pangan yang bekelanjutan dengan pemberdayaan petani dan optimalisasi pangan lokal.

Kedaulatan Pangan