Usai DPR Disorot, Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta Bikin Rakyat Mendidih

Doc: DPRD DKI Jakarta

Ket. Gedung DPRD DKI Jakarta.

JAKARTA - Gelombang amarah rakyat kembali memanas! Setelah tunjangan fantastis anggota DPR RI menuai kritik keras dan memicu aksi demonstrasi besar-besaran, kini giliran DPRD DKI Jakarta yang disorot tajam. Pasalnya, tunjangan rumah para wakil rakyat di ibu kota mencapai angka mencengangkan, Rp 70 juta per bulan. Angka ini bahkan dinilai lebih tinggi daripada DPR RI, sehingga menambah bara ketidakpuasan publik.Isu ini bermula dari rentetan aksi demonstrasi yang menuntut penghapusan berbagai fasilitas mewah wakil rakyat. Dari aksi tersebut lahir “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan oleh tokoh-tokoh publik muda, mulai dari Abigail Limuria, Jerome Polin, Andhyta F. Utami, hingga Andovi dan Jovial da Lopez. Salah satu poin paling panas adalah tuntutan transparansi tunjangan rumah anggota DPR maupun DPRD.Tak butuh waktu lama, isu serupa merembet ke DPRD DKI. Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) turun ke jalan menuntut kejelasan soal tunjangan rumah yang mencapai Rp 70 juta. Mereka juga menyerukan audit menyeluruh terhadap BUMD seperti Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro yang diduga penuh ketidaktransparanan.Tiga tuntutan utama massa aksi, diantaranya:1. Evaluasi dan transparansi tunjangan serta gaji DPRD DKI yang disebut-sebut melebihi DPR RI.2. Penurunan hingga penghapusan tunjangan perumahan yang dianggap berlebihan dan tidak pro rakyat.3. Audit menyeluruh keuangan seluruh BUMD di Jakarta.Dasar hukum tunjangan rumah DPRD DKI memang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 serta Pergub Nomor 17 Tahun 2022. Aturan itu menyebut, jika rumah jabatan tak tersedia, maka tunjangan diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun realitanya, angka Rp 70,4 juta untuk anggota dan Rp 78,8 juta untuk pimpinan DPRD terasa jomplang dibanding kondisi rakyat yang masih bergulat dengan biaya hidup tinggi.Dibombardir kritik, DPRD DKI akhirnya luluh. Wakil Ketua DPRD DKI, Basri Baco, menegaskan semua fraksi sepakat untuk mengevaluasi besaran tunjangan rumah. Bahkan, audit terhadap seluruh BUMD juga akan direkomendasikan kepada Gubernur Jakarta.Gubernur Pramono Anung pun angkat bicara. Ia mengaku menunggu keputusan resmi DPRD DKI namun memastikan sudah ada komunikasi soal revisi tunjangan tersebut. Hal ini diperkuat Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan, yang menyebut seluruh fraksi sudah setuju melakukan revisi dan tinggal menunggu pengumuman resmi pimpinan.Kini bola panas ada di tangan DPRD DKI. Publik menanti, apakah benar tunjangan fantastis itu akan direvisi, atau sekadar janji manis yang akhirnya menguap begitu saja. Yang pasti, rakyat sudah tidak mau lagi dibohongi.