UMKM Butuh Inovasi Berbasis Digital

JAKARTA - Pemerintah perlu mengatur dan menjamin persaingan yang sehat antara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) konvensional dan digital. Pengaturan tersebut dapat mencakup operasional toko daring di media sosial, peredaran produk impor, serta mengatur standar produk UMKM.

"Pengaturan, bukan penutupan," ujar Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erman Aminullah, dalam webinar bertajuk Digitalisasi: Perkembangan, Kebijakan, dan Penerapannya di Sektor Bisnis yang dipantau secara daring, di Jakarta, Kamis (5/10).

Bagi Erman, standar produk UMKM penting untuk diatur oleh pemerintah guna melindungi konsumen dan pasar ekspor. Dia merujuk pada keluhan-keluhan konsumen yang terkena tipu, khususnya bagi para konsumen yang bertransaksi di UMKM digital. "Perlu ada pengaturan untuk melindungi konsumen," ucapnya.

Lebih lanjut, Erman mengatakan persaingan sehat antara UMKM konvensional dan digital dapat diwujudkan dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan digital di wilayah yang tertinggal. Dengan demikian, kata dia, pemerintah tidak hanya mewujudkan persaingan yang sehat, tetapi juga mewujudkan inklusivitas di lingkungan digital. "Yang lebih penting adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan," kata dia.

Menurut Erman, pelaku UMKM akan tetap tertinggal apabila kemampuan digitalnya tidak diimbangi dengan keterampilan dalam berwirausaha. Dia menegaskan inovasi berbasis digital seharusnya meningkatkan kinerja UMKM lokal dan masyarakat, termasuk dalam berwirausaha.
Halaman Selanjutnya....