TNI Diingatkan agar Tak Terlibat Politik Praktis

Jakarta - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpesan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tidak terlibat urusan politik praktis agar kepercayaan publik terus terjaga.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan nasional di mana TNI menempati urutan pertama sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan sekitar 89,3 persen.

"Kenapa tingkat kepercayaan TNI tinggi, salah satunya karena TNI menjaga jarak dengan politik praktis," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan politik, secara daring di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, secara umum TNI masih menempati peringkat pertama tingkat kepercayaan publik, setelahnya presiden sebesar 86,7 persen, kemudian Kejaksaan 76,2 persen, disusul Polri sebesar 75,3 persen, pengadilan 75,2 persen, MK 70,8 persen dan KPK 70,3 persen.

TNI, kata Burhanuddin, pernah mengalami penurunan tingkat kepercayaan, terlebih di era Presiden Soeharto, karena TNI dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam otoritas Soeharto.
Halaman Selanjutnya....