Tiongkok Kecam Bantuan Militer Amerika Serikat bagi Filipina

BEIJING - Tiongkok memperingatkan Filipina bahwa negara itu berisiko mengalami ketidakamanan yang lebih besar setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan memberikan dana militer tambahan sebesar 500 juta dollar AS kepada Manila dalam menghadapi meningkatnya ketegasan Beijing.

Ketika berada di Manila pada Selasa (30/7), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai investasi sekali dalam satu generasi untuk membantu memodernisasi Angkatan Bersenjata dan Penjaga Pantai Filipina.

Ketika ditanya tentang pengumuman tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Rabu (31/7) memperingatkan Manila bahwa merayu negara-negara dari luar kawasan untuk memprovokasi konfrontasi di Laut Tiongkok Selatan (LTS), hanya akan merusak stabilitas regional dan memperburuk ketegangan.

"Tiongkok telah berulang kali menyatakan posisinya bahwa AS bukan pihak dalam masalah sengketa LTS dan tidak berhak melakukan intervensi terhadap masalah maritim kedua negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada Rabu, seraya mengatakan bahwa keterlibatan kekuatan eksternal mengancam akan mengganggu keseimbangan di kawasan.

"Filipina harus menyadari bahwa memasukkan negara-negara ekstrateritorial untuk memprovokasi konfrontasi di LTS hanya akan merusak stabilitas regional dan memperburuk ketegangan. Mencoba menggunakan kekuatan eksternal untuk melindungi keamanannya sendiri hanya akan menyebabkan ketidakamanan yang lebih besar bagi dirinya sendiri, dan bahkan mungkin menjadi pion orang lain," imbuh Lin.

Kunjungan tingkat tinggi AS yang terbaru ini menyusul serangkaian konfrontasi yang meningkat antara kapal Filipina dan Tiongkok di jalur perairan yang disengketakan yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Washington DC dapat terseret ke dalam konflik karena perjanjian pertahanan bersama dengan Manila.

Kedekatan Filipina dengan LTS yang diperebutkan serta Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri, akan menjadikan Filipina sebagai mitra utama bagi AS jika konflik pecah di wilayah tersebut.

Beijing mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut, meskipun ada keputusan internasional yang menyatakan bahwa pernyataannya tidak memiliki dasar hukum, dan menganggap Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya.

Langkah UE

Sementara itu di Hanoi, Vietnam, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Selasa mengatakan bahwa UE ingin menjamin perdamaian di LTS dan mengatakan kepada Vietnam bahwa blok tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan keamanan maritim dan keamanan sibernya.

Vietnam hingga saat ini masih berselisih dengan Tiongkok mengenai perbatasannya di LTS dan hal itu juga menyebabkan ketegangan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son, di Hanoi, Borrell mengatakan bahwa 27 negara anggota UE mempunyai kepentingan langsung dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di LTS yang merupakan jalur pelayaran lebih dari sepertiga impor UE dan lebih dari 20 persen ekspor transitnya.

"UE bisa menjadi penggerak yang cerdas bagi perdamaian dan keamanan dan UE bisa meningkatkan kemampuan Vietnam dalam keamanan siber, keamanan maritim dan manajemen krisis," tegas Borrell. AFP/ST/I-1