Rezim Baru Terus Mengusung Penyakit Lama Kronisme yang Membunuh Bangsa

» Di Indonesia, yang kaya makin kaya karena ketidakadilan dari kejahatan ekonomi.

» Pancasila sebagai idiologi bangsa terancam jika sebagian besar rakyat berpikir Indonesia hanya milik orang berduit.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pekan lalu merilis utang Pemerintah Indonesia pada posisi Desember 2022 yang sudah mencapai 7.733,99 triliun rupiah atau bertambah 825,03 triliun rupiah dibanding posisi akhir 2021 yang tercatat sebesar 6.908,87 triliun rupiah.

Utang tersebut pada posisi saat ini diperkirakan terus bertambah dan kemungkinan menembus 8.000 triliun rupiah karena Pemerintah terus menerbitkan surat utang. Setiap kuartal Bank Indonesia terus membeli Surat Berharga Negara (SBN) tidak kurang dari 200 triliun rupiah.

Pembelian oleh bank sentral itu menempatkan Indonesia sebagai negara di luar Amerika Serikat (AS) yang membeli surat utang Pemerintah. Hal itulah yang dinilai sebagai salah satu penyebab inflasi, karena bank sentral menginjeksi likuiditas dengan mencetak uang ke dalam perekonomian.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Minggu (19/3) mengatakan dengan utang sebesar itu jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 275 juta jiwa, maka setiap penduduk, termasuk bayi yang baru lahir sudah menanggung utang sebesar 29 juta rupiah.

Dari sisi produktivitas, Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia tercatat sebesar 3.892 dollar AS atau sekitar 60 juta rupiah per tahun atau 5 juta rupiah per bulan. Hal itu berarti setiap penduduk, mulai dari bayi, anak kecil, ibu rumah tangga, pengangguran, mahasiswa, pekerja, memiliki penghasilan 5 juta rupiah sebulan.

Dengan asumsi rata-rata keluarga di Indonesia memiliki empat orang anggota, maka setiap keluarga Indonesia rata-rata memiliki penghasilan 20 juta rupiah. Pendapatan per kapita sekitar 60 juta rupiah itu dinilai distorsi karena GDP per kapita tidak mengelompokkan penghasilan itu dari perusahaan-perusahaan asing atau oleh perusahaan lokal. Semua output ekonomi dihitung sebagai GDP. Di sinilah tampak betapa struktur keuangan nasional begitu memberatkan masyarakat.

Pertumbuhan utang Pemerintah kata Harjuno bisa dikatakan sudah tidak masuk akal. Sebab setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen, 3 persennya berasal dari konsumsi yang tidak bisa diputar lagi, sementara pertumbuhan utang jauh di atas itu. Dengan pertumbuhan riil yang hanya 2 persen sampai kapanpun tidak akan mampu membayar utang.

"Kalau pemimpin tidak menyadari bahayanya pertambahan utang, sangat menyedihkan. Soal tunggu waktu saja untuk runtuh," kata Harjuno.

Dengan beban utang sebesar itu, Indonesia jelasnya telah terjebak dalam situasi middle low income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah bawah. Pemerintah sebenarnya beberapa kali punya kesempatan untuk melewati jebakan negara berpenghasilan menengah bawah, tetapi pemerintah melewatkan kesempatan itu (missed opportunity) karena kembali melakukan kesalahan fatal yakni menarik utang untuk kepentingan yang tidak produktif dan mengabaikan sektor paling penting dalam perekonomian yaitu pertanian dan sektor riil. Maka jangan heran GDP per kapita Indonesia tertinggal dibanding negara-negara lain. Di Asia Tenggara, jangankan dengan Singapura, dengan Malaysia dan Thailand pun kita jauh di bawah.

Saat krisis moneter 1998, perbankan nasional hancur karena digunakan pemilik dan kelompok oligarki. Praktik salah kelola itu sekarang sepertinya kembali diulang dengan jor-joran menyalurkan kredit bank sektor properti yang memicu bubble atau penggelembungan ekonomi. Selain itu, juga menyalurkan pembiayaan untuk impor yang mematikan produk dalam negeri serta memperbesar porsi pembiayaan ke sektor konsumsi.

"Jadi rezim baru kembali mengulang penyakit lama, padahal kronisme sudah jelas membunuh bangsa," kata Harjuno.