Rezim Baru Terus Mengusung Penyakit Lama Kronisme yang Membunuh Bangsa

Pembelian oleh bank sentral itu menempatkan Indonesia sebagai negara di luar Amerika Serikat (AS) yang membeli surat utang Pemerintah. Hal itulah yang dinilai sebagai salah satu penyebab inflasi, karena bank sentral menginjeksi likuiditas dengan mencetak uang ke dalam perekonomian.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Minggu (19/3) mengatakan dengan utang sebesar itu jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 275 juta jiwa, maka setiap penduduk, termasuk bayi yang baru lahir sudah menanggung utang sebesar 29 juta rupiah.

Dari sisi produktivitas, Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia tercatat sebesar 3.892 dollar AS atau sekitar 60 juta rupiah per tahun atau 5 juta rupiah per bulan. Hal itu berarti setiap penduduk, mulai dari bayi, anak kecil, ibu rumah tangga, pengangguran, mahasiswa, pekerja, memiliki penghasilan 5 juta rupiah sebulan.

Dengan asumsi rata-rata keluarga di Indonesia memiliki empat orang anggota, maka setiap keluarga Indonesia rata-rata memiliki penghasilan 20 juta rupiah. Pendapatan per kapita sekitar 60 juta rupiah itu dinilai distorsi karena GDP per kapita tidak mengelompokkan penghasilan itu dari perusahaan-perusahaan asing atau oleh perusahaan lokal. Semua output ekonomi dihitung sebagai GDP. Di sinilah tampak betapa struktur keuangan nasional begitu memberatkan masyarakat.

Pertumbuhan utang Pemerintah kata Harjuno bisa dikatakan sudah tidak masuk akal. Sebab setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen, 3 persennya berasal dari konsumsi yang tidak bisa diputar lagi, sementara pertumbuhan utang jauh di atas itu. Dengan pertumbuhan riil yang hanya 2 persen sampai kapanpun tidak akan mampu membayar utang.
Halaman Selanjutnya....