Tercekik Utang! Warga Negara Ini Menangis Kelaparan, Pajak Meroket, Ekonomi Amburadul!

JAKARTA - Kondisi ekonomi Kenya kian mengkhawatirkan. Sekitar 40 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, terjebak dalam badai kenaikan harga, kelangkaan pekerjaan, dan korupsi yang tak kunjung diberantas.

Christine Naswa, seorang pedagang sayur dan ibu lima anak, meluapkan kegelisahannya sambil berdagang di jalanan Nairobi.

“Ekonominya hancur. Saya tak punya uang untuk makan, biaya hidup makin gila, dan hasil dagangan tak cukup. Kadang saya pulang tanpa sepeser pun,” keluh Christine Naswa getir.

Meskipun Kenya selama ini dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Afrika Timur, kenyataannya masyarakatnya justru terpuruk. 

Penerapan pajak baru Presiden William Ruto memicu demonstrasi besar dan kerusuhan mematikan pada Juni lalu.

Beberapa kebijakan pajak memang dibatalkan, namun rakyat masih merasa dicekik. Kenya kini dibebani utang luar negeri raksasa, yang mana pembayaran bunganya bahkan melebihi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

“Tahun ini jadi tahun tergelap dalam bisnis saya sejak 36 tahun lalu,” ujar seorang pemilik toko yang menolak disebutkan namanya. 

Dia mengaku tokonya pernah dijarah saat kerusuhan pajak meledak.

Banyak yang kecewa berat dengan Presiden Ruto. Saat kampanye 2022, dia menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tapi rakyat merasa justru dikhianati setelah kebijakan pajak justru dinaikkan drastis.

“Rakyat sudah muak. Pajak terus naik, tapi kami tetap miskin dan pemerintah tetap boros,” kata Kwame Owino, analis dari Institute for Economic Affairs.

IMF menganggap kenaikan pajak tak terelakkan demi menopang kebutuhan 55 juta penduduk Kenya. Namun, rakyat menilai itu hanya upaya menutup lubang akibat korupsi yang merajalela.

Solusi bisa datang jika korupsi diberantas tuntas. Namun menurut Patricia Rodrigues dari Control Risks, akar masalahnya terlalu dalam.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kepercayaan,” tegasnya.