Reaktivasi Kota Tua: Langkah Ambisius Gubernur Pramono yang Butuh Eksekusi Tepat

JAKARTA – Rencana besar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mereaktivasi kawasan Kota Tua berbasis Transit Oriented Development (TOD) menjadi sorotan publik. Langkah ini dinilai sebagai upaya ambisius untuk mengembalikan kejayaan kawasan bersejarah itu sekaligus menata ulang wajah Jakarta agar lebih terintegrasi, modern, dan berorientasi pada transportasi publik.

Reaktivasi Kota Tua diyakini dapat menjadi momentum penting bagi Jakarta menuju kota global yang memadukan warisan budaya dengan ekonomi kreatif. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, BUMN, dan swasta, proyek ini diproyeksikan akan menghidupkan kembali geliat seni, wisata, serta investasi di kawasan heritage yang selama ini terabaikan.

Langkah awal yang dirancang berupa pembentukan Task Force lintas instansi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghindari tumpang tindih kewenangan. Dengan struktur kerja yang jelas, percepatan pembangunan infrastruktur dasar diharapkan bisa dimulai pada 2026, sebagai fondasi bagi tahapan berikutnya yang lebih kompleks.

Namun, di balik rencana besar ini, muncul potensi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini. Konsep TOD yang mengandalkan konektivitas transportasi publik, termasuk MRT Fase II menuju Kota Tua, membutuhkan kesiapan sistem yang matang agar tidak menimbulkan kemacetan baru di sekitar kawasan.

Selain itu, pengembangan kawasan heritage juga menuntut keseimbangan antara pelestarian sejarah dan pembangunan modern. Jika penataan tidak mempertimbangkan nilai cagar budaya, identitas visual Kota Tua yang menjadi daya tarik utama bisa tergerus oleh kepentingan komersial semata.

Rencana pemindahan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter seni dan budaya. Namun, pemindahan ini juga berpotensi menimbulkan persoalan logistik dan adaptasi, baik bagi mahasiswa maupun komunitas seni yang telah lama beraktivitas di kampus lama.

Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendukung sebelum proses relokasi dilakukan. Tanpa fasilitas transportasi, hunian, dan ruang kreatif yang memadai, tujuan menjadikan Kota Tua sebagai pusat seni dan ekonomi kreatif bisa berbalik menjadi beban sosial baru.

Dari sisi pembiayaan, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada investasi non-pemerintah juga dapat membuka celah bagi komersialisasi berlebihan yang mengorbankan nilai sejarah kawasan.

Meski demikian, jika dijalankan dengan perencanaan matang, proyek reaktivasi ini dapat menjadi contoh sukses integrasi pembangunan berbasis sejarah dan modernitas. Dengan target penyelesaian awal pada 2027 dan konektivitas MRT hingga 2029, Kota Tua berpotensi menjadi ikon baru Jakarta yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga berdaya secara ekonomi dan sosial.

Rencana besar Gubernur Pramono Anung ini pada dasarnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya membangun identitas baru Jakarta pasca-status ibu kota. Keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan lintas pemerintahan dan kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.