Program MBG Pacu Ekonomi Daerah
Penyaluran Makan Bergizi I Petugas menyiapkan makanan bergizi di gedung Satuan Pelayanan Makan Bergizi, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10). Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang bertanggung jawab mengoordinasikan penyaluran makan bergizi kepad
Foto: ANTARA/Muhammad AdimajaPemda dan pemerintah desa harus menyiapkan jenis bahan baku pangan untuk mendukung program MBG sehingga imbasnya dapat mengungkit ekonomi lokal di daerah ataupun di desa.
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah diyakini ikut mendorong perekonomian daerah dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal. Terlebih lagi, ke depannya bahan baku untuk MBG bersumber dari dalam negeri.
Karena itu, pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah desa (pemdes) diharapkan tak hanya terlibat dalam mendistribusikan makanan, melainkan juga menyiapkan bahan baku agar dampak berganda atau multiplier effect program sangat dirasakan langsung masyarakat di daerah.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menuturkan selain memastikan kecukupan gizi, pemerintah juga akan mendukung ekonomi daerah dengan mengandalkan pangan lokal dan berkolaborasi dengan UMKM setempat.
"Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan, tetapi juga berupaya meningkatkan ekonomi lokal, memberdayakan petani dan produsen pangan," ucapnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!, Senin (4/11).
Agus mengingatkan keberhasilan program ini akan sangat dipengaruhi oleh kemauan kuat dari semua pihak terkait. "Diperlukan kepemimpinan yang solid, sinergi yang erat, dan pengawasan yang kuat agar program ini benar-benar menjadi tonggak untuk generasi yang unggul,” tegasnya.
Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ikeu Tanziha, menambahkan kolaborasi menjadi elemen kunci keberhasilan program ini. Pihaknya pun telah menjalin kerja sama dengan lembaga dan UMKM lokal untuk memastikan ketersediaan pangan sebagai bahan baku program ini.
"Kolaborasi ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendorong kemandirian pangan lokal dengan memanfaatkan bahan pangan dari petani dan pemasok setempat. Dengan demikian, program ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan kedaulatan pangan," paparnya.
Dalam road map-nya, papar Ikeu, program yang efektif berjalan mulai awal tahun depan ini akan menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri. "Pada tahun kelima total akan menggunakan bahan baku lokal tidak ada impor lagi, kita gunakan ternak hasil budi daya," ucap dia.
Dirinya optimistis dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah dari APBN 2025, program MBG, menyasar sekitar 19 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini diyakini akan membawa dampak positif bagi kualitas SDM Indonesia.
Bahan Baku
Kabiro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, menyarankan pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi agar implementasi program ini berjalan lancar. Pemda dan pemdes, menurutnya, jangan hanya terlibat dalam mendistribusikan makanan, tetapi juga harus ikut menyiapkan bahan baku untuk program MBG.
"Pemda dan pemdes harus menyiapkan jenis bahan baku pangan untuk mendukung program MBG. Dengan itu, ekonomi lokal di daerah ataupun di desa ikut terungkit," pungkasnya.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 3 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 4 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu
Berita Terkini
- Filipina Berencana Beli Sistem Misil Typhon
- Korut akan Kirim Lagi Pasukan dan “Drone” ke Russia
- PGI Harap Perayaan Natal Jadi Momentum Merajut Solidaritas dan Empati di Tengah Adanya Konflik dan Bencana
- Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK
- Dana Desa Boleh Digunakan untuk Tangani Kedaruratan