Prioritaskan Program Pro Rakyat

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 3.613,1 triliun rupiah harus diutamakan untuk menjalankan program-program pro rakyat. Penyelenggara negara harus efisien sehingga pemborosan dan kebocoran anggaran dapat ditekan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, mengatakan kenaikan anggaran di APBN ini tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan semata. "Harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan rakyat Indonesia," tegas Charles dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (21/8).

Charles memahami pada dasarnya setiap tahun besaran RAPBN selalu meningkat. Meski demikian, angka fantastis APBN 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan, dan dengan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya.

"APBN harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial," lanjut Charles.

Anggota Badan Anggaran ini mengingatkan APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan dijadikan alokasi utama anggaran tahun depan. "Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tetapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor riil rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan," tegasnya.

Dalam pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bidang-bidang utama.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 722,6 triliun rupiah untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 504,7 triliun rupiah, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 197,8 triliun rupiah atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar 124,4 triliun rupiah, lalu pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah dan anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar 919,9 triliun rupiah.

Tantangan Pengawasan

Charles menekankan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN adalah pengawasan. Dirinya pun meminta agar pemerintah melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara tepat dan transparan guna mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

"Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan agar setiap program yang dibiayai oleh APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat," paparnya.

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, ketika dimintai pendapatnya mengatakan target belanja negara dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 3.613,1 triliun rupiah itu meningkat dari proyeksi APBN 2024 sebesar 3.412,2 triliun rupiah.

"Meski kenaikan belanja menunjukkan adanya komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah. Namun, pemerintah harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dan transparansi belanja," pungkas Badiul.