Prancis akan Hapus Dua Hari Libur Nasional untuk Mengurangi Utang Negara

PARIS - Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, pada Rabu (17/7) mengusulkan penghapusan dua hari libur umum sebagai bagian dari langkah radikal uny mengurangi defisit negara yang membengkak, meningkatkan perekonomiannya, dan mencegahnya “hancur” oleh utang.Dari The Guardians, saat menguraikan anggaran 2026 pada hari Selasa, Bayrou menyarankan Senin Paskah dan 8 Mei, ketika Prancis memperingati Hari Kemenangan, yang menandai berakhirnya perang dunia kedua, meskipun ia mengatakan ia terbuka terhadap pilihan lain.Perdana Menteri yang berhaluan tengah ini mengatakan: “Seluruh bangsa harus bekerja lebih keras agar aktivitas negara secara keseluruhan meningkat, dan agar situasi Prancis membaik. Semua orang harus berkontribusi dalam upaya ini.”Prancis berada di bawah tekanan untuk menurunkan defisit publiknya, yang sebesar 5,8 persen dari PDB, di bawah angka 3 persen yang dipersyaratkan oleh peraturan Uni Eropa, dan untuk mengendalikan utang publik sebesar 3,3 triliun dolar yang bunga tahunannya, sebesar 60 miliar euro, dapat segera menjadi pengeluaran anggaran terbesarnya.

Tumpukan utang tersebut merupakan "bahaya mematikan" bagi negara yang "di ambang jurang" dan "masih bergantung pada belanja publik", ujar Bayrou, seraya menguraikan langkah-langkah yang menurutnya akan memangkas anggaran sebesar 43,8 euro miliar, sehingga mengurangi defisit menjadi 4,6 persen tahun depan dan 3 persen pada tahun 2029.

Langkah-langkah lainnya akan mencakup pembekuan menyeluruh pengeluaran pemerintah kecuali untuk pembayaran utang dan sektor pertahanan, yang diminta oleh Presiden Emmanuel Macron untuk ditingkatkan sebesar 3,5 miliar euro tahun depan dan lebih banyak lagi pada tahun 2027.

Pemangkasan anggaran juga akan mengharuskan dana pensiun tetap berada pada level yang sama seperti pada tahun 2025, membatasi belanja kesejahteraan, dan mengurangi belanja kesehatan sebesar 5 miliar. Gaji pegawai negeri sipil dan instansi pemerintah akan dibekukan, dan jumlah pekerjaan di sektor publik akan dikurangi.

Langkah untuk menghapuskan hari libur umum kemungkinan akan menemui perlawanan keras, meskipun Prancis sebelumnya telah membahas penggabungan Hari Kemenangan Eropa dengan Hari Gencatan Senjata pada tanggal 11 November, sehingga menciptakan satu hari peringatan untuk para korban perang dunia pertama dan kedua.

"Pembatalan dua hari libur merupakan serangan langsung terhadap sejarah, akar, dan kaum buruh Prancis," kata Jordan Bardella dari Partai Reli Nasional (RN) sayap kanan ekstrem, partai tunggal terbesar di parlemen. "Tidak ada anggota parlemen RN yang akan menerima tindakan yang dianggap provokasi."

Para pemimpin partai lainnya juga mengecam keras. Usulan tersebut merupakan "perampokan yang terorganisir", kata Fabien Roussel dari Partai Komunis Prancis. Jean-Luc Mélenchon dari partai kiri radikal LFI mengatakan sudah "waktunya untuk mengusir Bayrou" dan "mengakhiri kehancuran ini, ketidakadilan ini".

Seorang anggota parlemen dari Partai Sosialis, Boris Vallaud, mengecam anggaran tersebut sebagai "anggaran yang brutal dan tidak dapat diterima". Ia menambahkan: "Meminta lebih banyak dari mereka yang berkekurangan, dan meminta terlalu sedikit dari mereka yang berkelimpahan, bukanlah hal yang serius, efektif, dan juga tidak adil."

Keputusan Macron untuk mengadakan pemilihan umum dadakan tahun lalu menghasilkan parlemen yang berimbang di mana Bayrou tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan anggaran tanpa dukungan dari pihak kiri atau kanan, yang keduanya menentang usulannya karena alasan yang berbeda.

Tanpa kesepakatan, perdana menteri veteran itu dapat menghadapi mosi tidak percaya yang serupa dengan mosi yang menggulingkan pendahulunya, Michel Barnier, paling cepat pada bulan Oktober, ketika rancangan anggaran terperincinya akan diajukan ke parlemen.