Prabowo Buka Suara soal Hujatan: Ini Risiko Jadi Pemimpin

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima hujatan dan kritik, namun tidak boleh patah semangat dalam menjalankan tugas untuk melayani rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam arahannya pada rapat terbatas bersama 10 menteri serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Prabowo menyampaikan adanya kecenderungan sejumlah pihak yang selalu memandang kegiatan pemerintah dari sudut pandang negatif.

Dia mencontohkan kritik terhadap kehadiran pejabat pemerintah di lokasi bencana, yang dinilai serba salah, baik ketika datang maupun ketika tidak hadir di lapangan.

Menurut Prabowo, kehadiran pemimpin dan pejabat di daerah terdampak bencana bertujuan untuk melihat langsung kekurangan, mengidentifikasi permasalahan, serta menentukan langkah-langkah yang dapat dipercepat untuk membantu masyarakat.

Dengan bertemu langsung kepala daerah, kata dia, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran kebutuhan yang lebih jelas dan melakukan pengecekan secara langsung.

"Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada saya tahu langsung saya bisa cek, kan begitu ceritanya," ucapnya.

Presiden Prabowo menegaskan kepada para pimpinan, menteri, kepala badan, dan gubernur bahwa salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap menerima hujatan, fitnah, dan kritik.

Namun, hal tersebut tidak boleh mempengaruhi semangat kerja, melainkan dijadikan sebagai bahan koreksi dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas.

Dia menegaskan pendekatan kerja yang digunakan pemerintah berbasis pada bukti dan hasil nyata. Prabowo menyebutkan bahwa kehadiran pejabat di lapangan bukan untuk kepentingan seremonial, melainkan untuk melihat, mencatat, memahami persoalan, serta mengambil keputusan yang diperlukan.

"Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri, pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata. dia datang dia melihat, mencatat, mengerti mengambil keputusan, kan demikian," ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Negara menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah meringankan dan mengurangi penderitaan masyarakat.

Berbagai kritik dan komentar negatif dipandangnya sebagai pengingat, namun tidak menjadi penghalang dalam upaya pemerintah mengurus kepentingan seluruh rakyat.

"Tugas kita, saya, walaupun tidak sehari-hari sama saudara ya, saya di pusat ya, saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional," pungkas dia.