Pheu Thai Tetap Calonkan Srettha sebagai PM

BANGKOK - Partai Pheu Thai tetap akan mengusulkan Srettha Thavisin sebagai perdana menteri dan berharap ia akan segera mendapatkan semua dukungan yang dia butuhkan, dan tidak harus menghadiri sidang bersama parlemen yang akan memberikan suara untuk pencalonannya. Pernyataan itu dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai, Prasert Chanthararuangthong, pada Senin (14/8).

Prasert mengatakan bahwa tokoh-tokoh kunci partai telah setuju dan mengkonfirmasi bahwa Srettha akan tetap menjadi calon perdana menteri mereka.

Prasert menepis spekulasi bahwa Paetongtarn Shinawatra, salah satu dari tiga kandidat terdaftar dari partai, dapat dicalonkan ke parlemen, bukan Srettha. Paetongtarn adalah putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

"Anggota DPR yang akan mendukung kandidat perdana menteri Pheu Thai harus berjumlah sekitar 270. Dukungan Senat juga diminta. Saya yakin banyak senator akan mendukung kandidat Pheu Thai," ucap Prasert. "Jadi, saya yakin Srettha akan segera terpilih," imbuh dia.

Konstitusi mensyaratkan pemungutan suara bersama oleh 500 perwakilan DPR dan 250 senator untuk memilih perdana menteri.

Prasert menegaskan bahwa Partai Pheu Thai akan dengan senang hati menerima suara dukungan dari semua partai politik, termasuk dua partai politik yang terkait dengan perdana menteri sementara Prayut Chan-Ocha dan wakil perdana menteri sementara Prawit Wongsuwon.

Tunggu Putusan MK

Saat diminta untuk mengomentari permintaan beberapa senator agar Srettha menguraikan kualifikasinya di parlemen, Prasert mengatakan bahwa Srettha bukan anggota parlemen sehingga dia tidak diharuskan berada di parlemen ketika memilih perdana menteri.

Sementara itu presiden parlemen Thailand, Wan Muhamad Noor Matha, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan kembali sidang bersama DPR dan Senat baik pada Jumat (18/8) pekan ini atau Selasa (22/8) pekan depan, untuk memilih perdana menteri.

Namun Noor Matha pun mengatakan bahwa ia lebih suka menunggu terlebih dahulu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan diputuskan pada Rabu (16/8) ini, tentang resolusi parlemen yang menolak pencalonan kembali pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, sebagai perdana menteri pada pemilihan di parlemen pada 19 Juli lalu.BangkokPost/I-1