Pertama di Indonesia, Khofifah Teken MoU dengan Badan Karantina Indonesia Buka Layanan Karantina Terpadu di Pasar Induk Modern Sidoarjo

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Karantina Indonesia pada Jumat (4/7) menjalin Nota Kesepahaman (MoU) untuk membuka pusat layanan karantina terpadu di Sidoarjo, pertama di Indonesia. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kerja sama ini secara spesifik berfokus pada pemanfaatan fasilitas karantina dan laboratorium di Pasar Induk Modern Agrobis “Puspa Agro”, Kabupaten Sidoarjo, untuk Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 

Menurut gubernur, inisiatif ini terobosan yang akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian Jawa Timur. Integrasi layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di satu lokasi ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang peningkatan daya saing produk kita di kancah global. 

"Membangun keterpaduan dan sinergitas, mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya saing produk-produk kita, baik ternak, ikan dan tumbuhan." 

"Pasti nanti akan menurunkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita, kalau turun layanan kita akan lebih baik, dan investasi akan lebih banyak masuk di Indonesia, khususnya Jatim," ungkapnya. 

Kawasan Puspa Agro seluas 50 hektare akan bertransformasi menjadi hub karantina modern yang dilengkapi sarana laboratorium mutakhir, fasilitas pengujian komprehensif, logistik terpadu, hingga layanan kepabeanan. Dengan demikian, seluruh proses ekspor dan distribusi komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan dapat diselesaikan secara _one-stop service_.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat arus barang, menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha, serta yang paling utama, menjamin keamanan hayati produk-produk unggulan Jawa Timur," tegas Gubernur. "Ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaku usaha, memberikan kemudahan dan kepastian dalam mengurus ekspor, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas."

Senada, Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, menjelaskan, dengan fasilitas terpadu tersebut, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih efesien dan teliti untuk mendorong kegiatan perdagangan di Jatim. 

"Model ini baru pertama kali, anti kita harapkan semua layanan karantina baik yang terkait bea cukai bisa selesai di sana. Indikator-indokator terkait visibility, waktu layanan dan biaya kita selesaikan di sana semua."

"Ini model yang bagus dan akan menunjukkan pada dunia kita bisa sejajar dengan mereka, karena nanti sistemnya terkait negara-negara mitra kita, termasuk aliran dokumennya. Sehingga mereka paham dari mana barangnya, mempermudah pemantauan," tutupnya. 

Sebagai gambaran, pemilihan Jawa Timur untuk lokasi layanan karantina terpadu yang pertama ini karena Jatim merupakan lumbung pangan nasional.

"Langkah ini sejalan dengan visi kita untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai simpul strategis yang menghubungkan rantai pasok pangan dan logistik di seluruh Indonesia," tambah Khofifah.

Dia menambahkan, pentingnya layanan perkarantinaan di Jawa Timur tercermin dari nilai perdagangan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, pelayanan karantina di Jawa Timur telah memfasilitasi ekspor senilai  25,80 Miliar dolar AS dan impor sebesar 29,97 Miliar dolar AS. Data ini menegaskan bahwa peran karantina sangat vital bagi kinerja ekspor dan impor Jawa Timur, sekaligus menjaga integritas produk yang masuk maupun keluar daerah.