Perkuat Integritas, Pemkot Kediri Komitmen Berantas Korupsi

Kediri - Pemerintah Kota Kota Kediri, Jawa Timur, berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi dengan mencegah berbagai potensi korupsi.

Inspektur Kota Kediri Muklis Isnaini menyampaikan Pemerintah Kota Kediri sangat berkomitmen dan mendukung penguatan pencegahan tindak pidana korupsi. Terkait indikatorMonitoring Center For Prevention(MCP) KPK, Muklis menyebut saat ini nilai MCP Kota Kediri mencapai 89 dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 81,9.

"Alhamdulillah pemenuhan MCP KPK dan SPI Kota Kediri termasuk tertinggi di kota tingkat sedang. Untuk beberapa indikator yang belum bisa dicapai secara optimal, tentu kita komitmen bersama untuk mencapai indikator pemenuhan MCP dan SPI KPK agar lebih meningkat," katanya di Kediri, Rabu.

Pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK yang diselenggarakan secara virtual.

Ia juga memberikan semangat kepada seluruh jajaran di pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan bebas korupsi.

Muklis menambahkan, kegiatan rapat ini memang daring. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan membahas rencana ke depan.

Kegiatan tidak hanya fokus pada peningkatan MCP dan SPI, namun yang terpenting ialah komitmen bersama dalam mencegah potensi terjadinya korupsi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur termasuk Kota Kediri atas upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola untuk membuat langkah strategis dalam pemberantasan korupsi.

"Kontribusi dari rekan pejabat daerah sangat luar biasa sehingga hasil capaian nilai MCP di Provinsi Jawa Timur rata-ratanya sekarang angkanya di 90,71 dan sudah sesuai target," kata dia.

Bahtiar menambahkan, nilai MCP yang didapatkan tersebut dapat terpenuhi dengan melakukan berbagai macam langkah strategis yang tertuang dalam indikator di setiap area. Di antaranya perencanaan dan penganggaran PBJ, manajemen ASN, pengelolaan BMD, Optimalisasi pajak daerah, pengawasan internal pemerintahan dan tata kelola keuangan desa.

"Mudah-mudahan evaluasi ini bisa dijadikan introspeksi bersama untuk terus melakukan perbaikan dalam rangka menuju pelayanan prima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar dia.

Bahtiar juga mengimbau seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur untuk ikut serta mencegah potensi korupsi dan melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola agar kehadiran pemerintah daerah dapat dirasakan masyarakat dan dianggap mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, terkait pelayanan publik diharapkan masing-masing kepala daerah dapat membuat standar pelayanan publik yang prima dengan beberapa indikator yakni kecepatan, kejelasan, rasa keadilan dalam penerimaan pelayanan, transparan, murah dan mudah diakses.