Perhutanan Sosial: Evolusi Upaya Negara Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan untuk Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan workshop sinergi perhutanan sosial bertajuk Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan kepada Masyarakat, di Jakarta, Kamis (20/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses dalam upaya terus menerus memperbaiki agenda perhutanan sosial.

Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2014, perhutanan sosial menjadi prioritas nasional. Agenda perhutanan sosial merupakan suatu perubahan yang bertahap atau bisa disebut evolusi, tentang upaya negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

"Suatu proses yang tidak mudah kita rasakan bersama, bahu membahu untuk mewujudkan akses kelola hutan, yang ketika awal kegiatan ini. Saya tahu persis banyak diinisiasi oleh para aktivis dan berproses kemudian serta diartikulasikan dalam kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk kebijakan pemerintah yang kita sebut perhutanan sosial," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat membuka rangkaian workshop.

Menurut siaran persnya, ketika awal untuk program perhutanan sosial ini dicanangkan terdapat diskusi intensif antara pemerintah dan para tokoh aktivis, yang sudah ada interaksinya sejak masa transisi pemerintahan di tahun 2014, berkenaan dengan target akses kelola hutan sosial. Kemudian dengan diskusi dan membedah data kehutanan secara lengkap maka terdapat angka 12,7 juta hektare sebagai angka ideal akses kelola hutan masyarakat melalui perhutanan sosial.
Halaman Selanjutnya....