Pengamat UI: Tantangan Demokrasi Lokal Adalah Politisasi Birokrasi

Doc: Antara

Ket. Brown Bag Discussion (BBD) yang diselenggarakan Klaster Riset Policy, Governance and Administrative Reform (PGAR) dan Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Depok - Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Panji Anugrah mengatakan tantangan dalam demokrasi lokal meliputi politik uang, dinasti politik, dan politisasi birokrasi.

"Pembangunan politik lokal dibatasi oleh undang-undang dan sering terjadi monopoli lokal," kata Panji di Depok, Kamis (14/8).

Panji mengatakan hal tersebut dalam Brown Bag Discussion (BBD) yang diselenggarakan Klaster Riset Policy, Governance and Administrative Reform (PGAR) dan Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Ia mengatakan kontradiksi struktural, tambahnya, juga muncul karena ketuntasan proyek pelembagaan politik kepartaian.

"Tingginya biaya politik juga mempersulit munculnya elite politik baru, sehingga sering kali hanya memunculkan petahana," katanya.

Menurut dia kondisi tersebut makin diperparah oleh fenomena penguatan eksekutif dan pelemahan legislatif, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan kurang berkualitas.

Ketua Klaster Riset DeLOGO FIA UI Prof. Irfan Ridwan Maksum menekankan bahwa perbaikan demokrasi lokal juga menuntut kepemimpinan lebih baik dari semua pemangku kepentingan.

Selain itu, perlu ada dorongan terhadap asimetrisitas dari hulu hingga hilir.

“Fokus politik nasional seharusnya lebih diarahkan pada pengelolaan politik dan birokrasi di tingkat nasional,” ujar Prof Irfan.

Ketua Klaster Riset PGAR FIA UI Prof. Eko Prasojo menyampaikan penguatan demokrasi lokal memerlukan dua fokus utama pemberdayaan masyarakat dan penguatan birokrasi pemerintah daerah.

Masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya agar dapat berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam proses politik serta pembuatan kebijakan publik.

Sementara itu, birokrasi pemda juga harus diperkuat agar demokrasi dapat memberikan manfaat nyata, yaitu pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.