Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pengamat UI: Tantangan Demokrasi Lokal Adalah Politisasi Birokrasi

📅 Kamis, 14 Agu 2025, 17:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pengamat UI: Tantangan Demokrasi Lokal Adalah Politisasi Birokrasi Doc: Antara
Ket. Brown Bag Discussion (BBD) yang diselenggarakan Klaster Riset Policy, Governance and Administrative Reform (PGAR) dan Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Depok - Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Panji Anugrah mengatakan tantangan dalam demokrasi lokal meliputi politik uang, dinasti politik, dan politisasi birokrasi.

"Pembangunan politik lokal dibatasi oleh undang-undang dan sering terjadi monopoli lokal," kata Panji di Depok, Kamis (14/8).

Panji mengatakan hal tersebut dalam Brown Bag Discussion (BBD) yang diselenggarakan Klaster Riset Policy, Governance and Administrative Reform (PGAR) dan Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Ia mengatakan kontradiksi struktural, tambahnya, juga muncul karena ketuntasan proyek pelembagaan politik kepartaian.

"Tingginya biaya politik juga mempersulit munculnya elite politik baru, sehingga sering kali hanya memunculkan petahana," katanya.

Menurut dia kondisi tersebut makin diperparah oleh fenomena penguatan eksekutif dan pelemahan legislatif, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan kurang berkualitas.

Ketua Klaster Riset DeLOGO FIA UI Prof. Irfan Ridwan Maksum menekankan bahwa perbaikan demokrasi lokal juga menuntut kepemimpinan lebih baik dari semua pemangku kepentingan.

Selain itu, perlu ada dorongan terhadap asimetrisitas dari hulu hingga hilir.

“Fokus politik nasional seharusnya lebih diarahkan pada pengelolaan politik dan birokrasi di tingkat nasional,” ujar Prof Irfan.

Ketua Klaster Riset PGAR FIA UI Prof. Eko Prasojo menyampaikan penguatan demokrasi lokal memerlukan dua fokus utama pemberdayaan masyarakat dan penguatan birokrasi pemerintah daerah.

Masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya agar dapat berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam proses politik serta pembuatan kebijakan publik.

Sementara itu, birokrasi pemda juga harus diperkuat agar demokrasi dapat memberikan manfaat nyata, yaitu pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Nasional
Jejak Hatta-Sjahrir Dihidup...
Advertisement
Cuaca Buruk, Kapal Virgo Transport Membawa 243 Orang Hilang Kontak di Laut Jawa

Cuaca Buruk, Kapal Virgo Transport Membawa 243 Orang Hilang Kontak di Laut Jawa

13 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.